Cara Lapor & Setor PPN PMSE Sesuai PER-12/PJ/2025

Transformasi digital yang pesat telah mendorong Ditjen Pajak untuk terus menyempurnakan aturan perpajakan di sektor ekonomi digital. Salah satu langkah terkini adalah terbitnya PER-12/PJ/2025 yang mulai berlaku sejak 22 Mei 2025. Regulasi ini hadir sebagai penyesuaian terhadap perkembangan teknologi sistem Coretax dan sebagai tindak lanjut dari PMK Nomor 81 Tahun 2024. Peraturan baru ini tidak […]

Cara Lapor & Setor PPN PMSE Sesuai PER-12/PJ/2025 Read More »

Syarat & Prosedur UMKM Online Omzet Kecil Bisa Bebas Pajak

Pertumbuhan pesat perdagangan digital di Indonesia telah menciptakan peluang emas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan semakin mudahnya menjual produk secara daring melalui marketplace, banyak pelaku usaha yang kini menggantungkan penghasilannya dari aktivitas jual beli online. Namun, kemudahan ini juga disertai dengan konsekuensi perpajakan yang perlu dipahami secara mendalam oleh para pelaku

Syarat & Prosedur UMKM Online Omzet Kecil Bisa Bebas Pajak Read More »

Marketplace Kini Jadi Pemungut Pajak, Apa Dampaknya?

Perkembangan ekosistem perdagangan digital di Indonesia kini memasuki babak baru. Pemerintah, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, menetapkan bahwa marketplace akan berperan aktif sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Kebijakan ini secara resmi mulai diberlakukan pada 14 Juli 2025 dan menjadi tonggak penting dalam modernisasi sistem pemungutan pajak nasional. Transformasi ini

Marketplace Kini Jadi Pemungut Pajak, Apa Dampaknya? Read More »

Cara Lapor Pajak Penjual Online Sesuai PMK 37/2025

Perubahan regulasi perpajakan sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha, terlebih bagi mereka yang menjalankan bisnis secara daring. Mulai tahun 2025, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 telah menetapkan mekanisme baru dalam pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) bagi penjual online. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi transaksi harian, namun juga

Cara Lapor Pajak Penjual Online Sesuai PMK 37/2025 Read More »

Status PKP Bisa Dicabut Secara Jabatan? Ini Penjelasan PER-7/PJ/2025

Tidak semua status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) bersifat permanen. Dalam dinamika perpajakan Indonesia, DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki kewenangan untuk mencabut pengukuhan PKP secara jabatan. Kebijakan ini secara resmi diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025. Ketentuan ini membawa implikasi besar terhadap kelangsungan usaha dan kepatuhan pajak bagi para wajib pajak.

Status PKP Bisa Dicabut Secara Jabatan? Ini Penjelasan PER-7/PJ/2025 Read More »

Strategi Hadapi Tarif Trump 2025 bagi Perusahaan Ekspor Nasional

Kebijakan perdagangan global kembali berguncang. Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump memutuskan untuk menerapkan tarif impor baru yang signifikan terhadap berbagai negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral kedua negara, namun juga memberikan tantangan besar bagi pelaku usaha dan eksportir nasional yang selama ini mengandalkan pasar Amerika Serikat sebagai

Strategi Hadapi Tarif Trump 2025 bagi Perusahaan Ekspor Nasional Read More »

Apa Saja BKP dan JKP yang Tidak Boleh Digunggung?

Dalam praktik perpajakan, pengusaha sering kali memilih pendekatan yang praktis dalam penerbitan faktur pajak, terutama dalam transaksi kepada konsumen akhir. Faktur pajak digunggung atau dikenal juga sebagai faktur pajak pedagang eceran menjadi pilihan yang umum karena sifatnya yang tidak mewajibkan pencantuman identitas pembeli secara lengkap. Namun, perkembangan regulasi terbaru menuntut kewaspadaan lebih tinggi, terutama setelah

Apa Saja BKP dan JKP yang Tidak Boleh Digunggung? Read More »

5 Kesalahan Faktur Pajak Tidak Lengkap yang Wajib Dihindari

Ketelitian dalam pelaporan pajak bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga tentang menjaga kredibilitas usaha di mata otoritas fiskal. Salah satu aspek penting yang kerap menjadi perhatian dalam praktik perpajakan adalah ketepatan dan kelengkapan faktur pajak. Sayangnya, tidak semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) menyadari dampak serius dari penerbitan faktur pajak yang tidak lengkap. Faktur pajak tidak

5 Kesalahan Faktur Pajak Tidak Lengkap yang Wajib Dihindari Read More »

Risiko & Solusi Kode E-Billing Pajak Kedaluwarsa

Di era digitalisasi perpajakan seperti saat ini, sistem e-Billing menjadi salah satu inovasi yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Namun, tidak semua wajib pajak memahami seluk-beluk sistem ini secara mendalam, termasuk soal masa berlaku kode e-Billing yang belakangan ini mengalami perubahan signifikan. Ketidaktahuan terhadap masa berlaku kode billing bisa berdampak

Risiko & Solusi Kode E-Billing Pajak Kedaluwarsa Read More »

Panduan & Format Faktur Pajak Pedagang Eceran Digunggung 2025

Dalam dunia perdagangan ritel yang semakin dinamis, kesesuaian dengan regulasi perpajakan menjadi sebuah keharusan. Terutama bagi para Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berstatus sebagai pedagang eceran, pemahaman mengenai penerbitan faktur pajak digunggung adalah aspek penting yang tak boleh diabaikan. Dengan adanya pembaruan ketentuan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025, kini pelaku usaha dapat mengoptimalkan

Panduan & Format Faktur Pajak Pedagang Eceran Digunggung 2025 Read More »

Scroll to Top