Syarat & Kriteria WPOP Berpenghasilan Rendah Tak Perlu Lapor SPT

Dalam dunia perpajakan, memahami kewajiban administrasi pajak merupakan hal yang krusial, tidak hanya bagi badan usaha tetapi juga bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Sayangnya, tidak semua orang memahami bahwa tidak seluruh WPOP diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun menyetor angsuran bulanan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Padahal, pemahaman akan kriteria ini dapat […]

Syarat & Kriteria WPOP Berpenghasilan Rendah Tak Perlu Lapor SPT Read More »

SPT Tidak Diterima DJP? Cek 13 Penyebab Umumnya di Sini

Setiap Wajib Pajak tentu ingin menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai aturan. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua Surat Pemberitahuan (SPT) yang sudah dikirimkan secara otomatis dianggap sah oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)? Dalam praktiknya, terdapat sejumlah kondisi yang menyebabkan SPT dianggap tidak disampaikan, walaupun secara fisik atau digital telah diterima oleh sistem. Penting

SPT Tidak Diterima DJP? Cek 13 Penyebab Umumnya di Sini Read More »

Restitusi Gagal? Ini Ketentuan DJP soal SPT Lebih Bayar

Dalam dunia perpajakan, istilah “lebih bayar” sering kali menjadi harapan bagi Wajib Pajak, terutama mereka yang merasa telah menyetor pajak melebihi jumlah yang seharusnya. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua Surat Pemberitahuan (SPT) yang menunjukkan status lebih bayar otomatis berarti Wajib Pajak akan menerima pengembalian dana dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)? Artikel ini membahas secara

Restitusi Gagal? Ini Ketentuan DJP soal SPT Lebih Bayar Read More »

Pajak 10 persen untuk Fasilitas Olahraga di Jakarta

Pajak 10% untuk Fasilitas Olahraga di Jakarta, Apa Saja yang Terdampak?

Di tengah meningkatnya animo masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan tren olahraga rekreasional, muncul regulasi fiskal terbaru yang memengaruhi para pelaku industri olahraga di Jakarta. Kebijakan ini bukan hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga menimbulkan implikasi administratif bagi para pemilik usaha fasilitas olahraga. Melalui Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor 257 Tahun 2025, Pemerintah Provinsi

Pajak 10% untuk Fasilitas Olahraga di Jakarta, Apa Saja yang Terdampak? Read More »

Cara Atasi Error Permissions 96, 99, 225 di Coretax

Dalam era digitalisasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengembangkan sistem administrasi berbasis teknologi untuk mempermudah kepatuhan perpajakan. Salah satu sistem yang digunakan adalah Coretax, yang menyediakan berbagai fitur untuk pengelolaan kewajiban perpajakan badan usaha maupun perorangan. Namun, tidak sedikit pengguna yang mengalami kendala teknis, seperti munculnya pesan error permissions dengan kode 96, 99, atau

Cara Atasi Error Permissions 96, 99, 225 di Coretax Read More »

Tata Cara Top-Up dan Pemanfaatan Deposit Pajak di Coretax DJP

Tutorial Cara Top-Up / Deposit Pajak di Coretax

Dalam dunia perpajakan modern, kemudahan dan efisiensi dalam proses administrasi menjadi faktor kunci yang sangat menentukan kenyamanan Wajib Pajak. Salah satu inovasi yang kini diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sistem Coretax adalah fitur deposit pajak. Fitur ini secara fundamental memberikan keleluasaan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran yang tidak terikat pada kewajiban tertentu.

Tutorial Cara Top-Up / Deposit Pajak di Coretax Read More »

Nomor Identitas Perpajakan (NIP): Dasar Hukum dan Fungsi Lengkap

Dalam dunia perpajakan yang semakin terdigitalisasi, identitas perpajakan menjadi elemen vital dalam sistem administrasi fiskal Indonesia. Salah satu instrumen terbaru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah Nomor Identitas Perpajakan (NIP). Keberadaan NIP menjadi penanda penting perubahan sistem perpajakan yang lebih inklusif, memungkinkan pihak-pihak yang sebelumnya belum terdaftar sebagai Wajib Pajak untuk tetap dikenali

Nomor Identitas Perpajakan (NIP): Dasar Hukum dan Fungsi Lengkap Read More »

Hapus NPWP atau Ajukan Status WP Nonaktif? Ini Cara Pilihnya!

Dalam dunia perpajakan, tidak jarang Wajib Pajak orang pribadi maupun badan menghadapi dilema administratif: apakah lebih baik mengajukan status sebagai Wajib Pajak Nonaktif atau langsung menghapus NPWP secara permanen? Kebingungan ini kerap muncul terutama saat seorang Wajib Pajak tidak lagi memiliki kegiatan usaha, telah berpindah domisili ke luar negeri, atau bahkan ketika sebuah badan usaha

Hapus NPWP atau Ajukan Status WP Nonaktif? Ini Cara Pilihnya! Read More »

Cara Lapor SPT Tahunan Manual dengan Kertas di Coretax

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan kewajiban rutin yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Dalam beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong digitalisasi sistem perpajakan nasional, termasuk dengan mengimplementasikan sistem Coretax Administration System yang berbasis elektronik. Namun, masih ada sebagian Wajib Pajak yang mempertanyakan apakah pelaporan

Cara Lapor SPT Tahunan Manual dengan Kertas di Coretax Read More »

Cara Isi Formulir PPh 21 (BP21) di Coretax untuk Pelaku Usaha

Pembaruan regulasi perpajakan selalu menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha maupun konsultan pajak. Salah satunya adalah perubahan format Formulir Bukti Potong PPh 21 (BP21) yang kini diatur melalui PER 11/PJ/2025 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pembaruan ini tidak hanya menyederhanakan format pelaporan, tetapi juga mempertegas ketentuan administratif dalam penerbitan bukti potong pajak penghasilan. Dalam

Cara Isi Formulir PPh 21 (BP21) di Coretax untuk Pelaku Usaha Read More »