Tahapan Bukti Permulaan Terbuka DJP melalui Sistem Coretax

Dalam era digitalisasi perpajakan yang semakin masif, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus bertransformasi untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk nyata dari transformasi ini adalah peluncuran proses Bukti Permulaan Terbuka (Bukper Terbuka) yang kini terintegrasi dalam sistem Coretax. Inovasi ini bukan sekadar perubahan prosedural, tetapi merupakan langkah strategis untuk […]

Tahapan Bukti Permulaan Terbuka DJP melalui Sistem Coretax Read More »

Cara Mengisi Formulir Bukti Potong PPh 21 Sesuai PER 11/PJ/2025

Memahami kewajiban perpajakan menjadi hal yang esensial bagi setiap wajib pajak, terutama bagi pelaku usaha dan instansi yang memiliki tanggung jawab sebagai pemotong pajak. Salah satu bukti administrasi penting dalam hal ini adalah Formulir Bukti Potong PPh 21 (BP21). Seiring dengan pembaruan ketentuan melalui PER 11/PJ/2025, format dan cara pengisian formulir BP21 mengalami penyesuaian yang

Cara Mengisi Formulir Bukti Potong PPh 21 Sesuai PER 11/PJ/2025 Read More »

Cara Mengaktifkan Kembali Akses Faktur Pajak yang Dinonaktifkan DJP

Cara Aktifkan Lagi Akses Faktur Pajak yang Dinonaktifkan DJP

Dalam menjalankan kegiatan usaha, kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan menjadi salah satu kewajiban yang tidak dapat diabaikan oleh setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP). Salah satu aspek penting dalam administrasi perpajakan adalah penggunaan Faktur Pajak. Namun, dengan meningkatnya risiko penyalahgunaan Faktur Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini memperketat pengawasan melalui regulasi terbaru, yakni PER-9/PJ/2025 yang mulai berlaku

Cara Aktifkan Lagi Akses Faktur Pajak yang Dinonaktifkan DJP Read More »

Perubahan Format SPT PPh 21/26 Sesuai Coretax 2025

Transformasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia telah memasuki babak baru dengan implementasi Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu perubahan paling signifikan dalam sistem ini adalah reformasi terhadap format Bukti Potong (Bupot) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26. Perubahan yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 ini ditujukan

Perubahan Format SPT PPh 21/26 Sesuai Coretax 2025 Read More »

Cara Mengukuhkan Diri Sebagai PKP Sesuai Aturan PER 7/PJ/2025

Peraturan perpajakan di Indonesia terus mengalami pembaruan untuk menjawab kebutuhan administrasi yang semakin kompleks. Salah satu regulasi terbaru adalah PER-7/PJ/2025 yang mulai berlaku pada 21 Mei 2025. Peraturan ini menjadi acuan baru dalam proses pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), terutama dalam sistem Coretax yang saat ini menjadi platform utama dalam pengelolaan data dan layanan perpajakan

Cara Mengukuhkan Diri Sebagai PKP Sesuai Aturan PER 7/PJ/2025 Read More »

Cara Koreksi SPT PPN Terbaru via Delta SPT

Perkembangan sistem perpajakan digital membawa perubahan signifikan dalam pelaporan kewajiban pajak, khususnya bagi wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP). Salah satu inovasi terkini dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah penerapan metode Delta SPT dalam proses koreksi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Konsep ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pajak, tetapi juga memberikan

Cara Koreksi SPT PPN Terbaru via Delta SPT Read More »

Cara Mengisi Formulir BPA dan BP dengan Kode Objek Pajak yang Benar

Setiap wajib pajak yang terlibat dalam pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 maupun PPh Pasal 26 tentu memahami pentingnya akurasi dalam penggunaan kode objek pajak. Kode-kode ini bukan sekadar rangkaian angka, melainkan elemen krusial yang menjadi dasar perhitungan pajak serta pelaporan yang sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Kesalahan dalam memasukkan kode objek

Cara Mengisi Formulir BPA dan BP dengan Kode Objek Pajak yang Benar Read More »

PMK 34/2025: Perubahan Aturan Impor Barang Penumpang Internasional

Dalam era globalisasi yang semakin terbuka ini, mobilitas masyarakat antarnegara kian tinggi. Perjalanan internasional, baik untuk kepentingan bisnis, pendidikan, maupun ibadah seperti haji, telah menjadi hal yang lumrah. Namun demikian, banyak penumpang yang masih kurang memahami ketentuan pajak dan bea masuk atas barang bawaan pribadi yang dibawa dari luar negeri. Kurangnya informasi ini seringkali menyebabkan

PMK 34/2025: Perubahan Aturan Impor Barang Penumpang Internasional Read More »

Prosedur dan Syarat Impor Barang Pindahan Sesuai PMK 25/2025

Mobilitas global yang semakin tinggi membuat pemerintah Indonesia harus merespons dinamika tersebut dengan regulasi yang adaptif dan jelas. Salah satu bentuk nyata dari respons ini adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2025. Aturan ini secara khusus mengatur mengenai ketentuan impor barang pindahan ke Indonesia. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara

Prosedur dan Syarat Impor Barang Pindahan Sesuai PMK 25/2025 Read More »

Nomor Objek Pajak (NOP): Peran, Fungsi & Bedanya dengan NPWP

Dalam dunia perpajakan, khususnya di Indonesia, istilah-istilah teknis seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mungkin sudah sering terdengar di telinga masyarakat. Namun, ada satu istilah lain yang tak kalah penting, namun masih kerap disalahartikan, yaitu Nomor Objek Pajak (NOP). Bagi pemilik properti atau pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan, pemahaman terhadap

Nomor Objek Pajak (NOP): Peran, Fungsi & Bedanya dengan NPWP Read More »