Berita • Page 17 of 38 • ISB Consultant

PER-11/PJ/2025: Aturan Baru Tentang Faktur Pajak Gabungan

Dalam praktik perpajakan, efisiensi dan kepatuhan menjadi dua pilar utama yang harus dijaga oleh setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP). Salah satu instrumen penting yang berperan besar dalam kedua aspek tersebut adalah faktur pajak. Seiring dengan pembaruan regulasi melalui PER-11/PJ/2025, pemahaman mendalam mengenai ketentuan faktur pajak gabungan menjadi semakin krusial, terutama bagi PKP yang melakukan transaksi […]

PER-11/PJ/2025: Aturan Baru Tentang Faktur Pajak Gabungan Read More »

Panduan Daftar NPWP Berdasarkan PER-7/PJ/2025

Mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bukan sekadar memenuhi kewajiban formal perpajakan, melainkan juga langkah awal untuk membangun kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Di tengah perubahan regulasi, penting bagi setiap individu maupun badan usaha untuk memahami tata cara pendaftaran NPWP berdasarkan aturan terbaru agar tidak keliru dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. PER-7/PJ/2025 menjadi payung hukum terbaru

Panduan Daftar NPWP Berdasarkan PER-7/PJ/2025 Read More »

5 Jenis Layanan PJAP Berdasarkan PER-5/PJ/2025

Digitalisasi di bidang perpajakan terus mengalami kemajuan yang signifikan. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah peran aktif Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang kini diatur lebih rinci melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2025. Bagi para pelaku usaha, praktisi pajak, dan khususnya konsultan pajak, memahami regulasi ini adalah langkah krusial untuk menyesuaikan diri dengan sistem

5 Jenis Layanan PJAP Berdasarkan PER-5/PJ/2025 Read More »

Cara Input Transaksi UMKM & Hitung PPh Final di Coretax

Bagi pelaku usaha, terutama yang tergolong sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau UMKM, mencatat transaksi usaha dengan tertib bukan sekadar soal kepatuhan, tetapi juga bagian penting dari pengelolaan keuangan yang sehat. Dalam rangka mendukung kemudahan pelaporan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyediakan aplikasi Coretax yang dilengkapi fitur pencatatan transaksi sederhana. Dengan fitur ini, Wajib

Cara Input Transaksi UMKM & Hitung PPh Final di Coretax Read More »

Cara Gunakan GENTA untuk Download Bukti Pajak

Kemajuan teknologi telah mendorong transformasi digital dalam berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali dalam bidang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas perpajakan Indonesia turut mengembangkan berbagai layanan digital untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakannya. Salah satu inovasi digital yang patut diperhatikan adalah aplikasi GENTA (Generate Data), yang terintegrasi dalam platform DJP Online.

Cara Gunakan GENTA untuk Download Bukti Pajak Read More »

Coretax DJP dan PER-11/PJ/2025: Apa Saja yang Berubah?

Transformasi sistem administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax DJP menandai era baru dalam pengelolaan Faktur Pajak di Indonesia. Bagi para pelaku usaha, terutama yang tergolong Pengusaha Kena Pajak (PKP), memahami perubahan ini sangatlah krusial. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 hadir sebagai regulasi yang tidak hanya memperbarui mekanisme faktur pajak, tetapi juga mengharmonisasikan proses perpajakan dengan

Coretax DJP dan PER-11/PJ/2025: Apa Saja yang Berubah? Read More »

Syarat & Kriteria WPOP Berpenghasilan Rendah Tak Perlu Lapor SPT

Dalam dunia perpajakan, memahami kewajiban administrasi pajak merupakan hal yang krusial, tidak hanya bagi badan usaha tetapi juga bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Sayangnya, tidak semua orang memahami bahwa tidak seluruh WPOP diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun menyetor angsuran bulanan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Padahal, pemahaman akan kriteria ini dapat

Syarat & Kriteria WPOP Berpenghasilan Rendah Tak Perlu Lapor SPT Read More »

SPT Tidak Diterima DJP? Cek 13 Penyebab Umumnya di Sini

Setiap Wajib Pajak tentu ingin menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai aturan. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua Surat Pemberitahuan (SPT) yang sudah dikirimkan secara otomatis dianggap sah oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)? Dalam praktiknya, terdapat sejumlah kondisi yang menyebabkan SPT dianggap tidak disampaikan, walaupun secara fisik atau digital telah diterima oleh sistem. Penting

SPT Tidak Diterima DJP? Cek 13 Penyebab Umumnya di Sini Read More »

Restitusi Gagal? Ini Ketentuan DJP soal SPT Lebih Bayar

Dalam dunia perpajakan, istilah “lebih bayar” sering kali menjadi harapan bagi Wajib Pajak, terutama mereka yang merasa telah menyetor pajak melebihi jumlah yang seharusnya. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua Surat Pemberitahuan (SPT) yang menunjukkan status lebih bayar otomatis berarti Wajib Pajak akan menerima pengembalian dana dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)? Artikel ini membahas secara

Restitusi Gagal? Ini Ketentuan DJP soal SPT Lebih Bayar Read More »

Pajak 10 persen untuk Fasilitas Olahraga di Jakarta

Pajak 10% untuk Fasilitas Olahraga di Jakarta, Apa Saja yang Terdampak?

Di tengah meningkatnya animo masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan tren olahraga rekreasional, muncul regulasi fiskal terbaru yang memengaruhi para pelaku industri olahraga di Jakarta. Kebijakan ini bukan hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga menimbulkan implikasi administratif bagi para pemilik usaha fasilitas olahraga. Melalui Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor 257 Tahun 2025, Pemerintah Provinsi

Pajak 10% untuk Fasilitas Olahraga di Jakarta, Apa Saja yang Terdampak? Read More »