Beda Pajak Pusat & Pajak Daerah

Pengenaan pajak di setiap negara merupakan hal yang tak terhindarkan, bertujuan untuk mendukung keuangan negara dan membiayai berbagai kebutuhan pemerintah. Di Indonesia, sistem perpajakan dibagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah, masing-masing memiliki perbedaan signifikan dalam landasan hukum, pengelolaan, dan peranannya dalam pembangunan. Landasan Hukum Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Indonesia memiliki landasan hukum […]

Beda Pajak Pusat & Pajak Daerah Read More »

Syarat-syarat Pemberlakuan Pajak di Indonesia

Pemerintahan suatu negara memiliki peran sentral dalam mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pemberlakuan dan pemungutan pajak. Di Indonesia, negara menerapkan serangkaian persyaratan yang ketat untuk memastikan bahwa proses perpajakan berlangsung dengan adil, sesuai hukum, dan tidak merugikan perekonomian nasional Artikel ini akan membahas secara rinci syarat-syarat pemberlakuan pajak di Indonesia, menggali prinsip

Syarat-syarat Pemberlakuan Pajak di Indonesia Read More »

3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pajak merupakan instrumen utama pendapatan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di Indonesia, sistem pajak dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Artikel ini akan membahas lebih rinci tentang sistem pemungutan Pajak Daerah, dengan fokus pada tiga sistem utama yang digunakan: Self Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding System.

3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah Read More »

Beda Pemotongan & Pemungutan Pajak

Pajak, sebagai pilar pendapatan negara, memiliki peran sentral dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ranah perpajakan, dua istilah yang seringkali menimbulkan kebingungan adalah “pemotongan” dan “pemungutan” pajak. Meskipun pada pandangan awal keduanya mungkin terlihat mirip, namun sejatinya keduanya memiliki makna dan implikasi yang berbeda. Dalam konteks perpajakan modern, pemahaman mendalam mengenai perbedaan antara pemotongan dan pemungutan pajak

Beda Pemotongan & Pemungutan Pajak Read More »

e-SKTD: Definisi, Syarat & Cara Pengajuan

Dalam era kemajuan teknologi, pemanfaatan aplikasi online semakin memudahkan berbagai proses administratif, termasuk dalam ranah perpajakan. Salah satu inovasi terbaru yang telah diperkenalkan adalah e-SKTD, sebuah fitur yang memungkinkan wajib pajak mengajukan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) secara elektronik. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang e-SKTD, meliputi definisi, perbedaan dengan SKTD konvensional, syarat penggunaan,

e-SKTD: Definisi, Syarat & Cara Pengajuan Read More »

Pengembalian Pajak melalui MAP, Ini Ketentuannya!

Pada era globalisasi ini, kegiatan bisnis seringkali melibatkan lintas batas negara, mengakibatkan timbulnya kompleksitas dalam tata kelola perpajakan. Untuk menangani permasalahan yang muncul akibat pelaksanaan Perjanjian Pajak Berganda (P3B), pemerintah Indonesia memperkenalkan Mutual Agreement Procedure (MAP) melalui Peraturan Legislatif (PP) 50 Tahun 2022. Dalam konteks ini, pengembalian pajak menjadi hal yang krusial, dan ketentuannya perlu

Pengembalian Pajak melalui MAP, Ini Ketentuannya! Read More »

Pengajuan Banding Pajak Ditolak? Ini Konsekuensinya!

Pengaturan perpajakan merupakan aspek penting dalam sistem ekonomi suatu negara. Dalam konteks ini, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap ketetapan pajak yang dianggap tidak tepat. Namun, proses ini tidak selalu berakhir dengan hasil yang diinginkan oleh wajib pajak. Bagaimana jika pengajuan banding pajak ditolak? Artikel ini akan membahas konsekuensi yang dapat timbul jika

Pengajuan Banding Pajak Ditolak? Ini Konsekuensinya! Read More »

Konsep Dasar Pemungutan PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan komponen krusial dalam kerangka perpajakan Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk merinci konsep dasar pemungutan PPh Pasal 22 dengan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai objek pemungutan, pemungut pajak, dan pengecualian pemungutan, sekaligus menjelaskan peran strategisnya dalam perekonomian nasional. PPh Pasal 22 dikenakan atas penghasilan yang menjadi objeknya, dengan tarif yang

Konsep Dasar Pemungutan PPh Pasal 22 Read More »

Beda Kepabeanan, Bea Cukai & Cukai

Perdagangan internasional melibatkan serangkaian prosedur dan regulasi yang mengatur lalu lintas barang antar negara. Dalam konteks ini, istilah-istilah seperti Kepabeanan, Bea Cukai, dan Cukai menjadi sangat penting untuk dipahami. Meskipun seringkali digunakan bersamaan, ketiganya memiliki perbedaan mendasar dalam konteks pengawasan dan pungutan di bidang ekspor dan impor. Artikel ini akan membahas secara mendalam perbedaan antara

Beda Kepabeanan, Bea Cukai & Cukai Read More »

Jenis-Jenis Bea Masuk di Indonesia

Dalam ranah perdagangan internasional, bea masuk menjadi bagian penting dalam sistem kebijakan ekonomi suatu negara. Bea masuk, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan di Indonesia, merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Impor sendiri merujuk pada kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Dalam tulisan ini, kita akan memahami

Jenis-Jenis Bea Masuk di Indonesia Read More »