Berita • Page 18 of 38 • ISB Consultant

Cara Atasi Error Permissions 96, 99, 225 di Coretax

Dalam era digitalisasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengembangkan sistem administrasi berbasis teknologi untuk mempermudah kepatuhan perpajakan. Salah satu sistem yang digunakan adalah Coretax, yang menyediakan berbagai fitur untuk pengelolaan kewajiban perpajakan badan usaha maupun perorangan. Namun, tidak sedikit pengguna yang mengalami kendala teknis, seperti munculnya pesan error permissions dengan kode 96, 99, atau […]

Cara Atasi Error Permissions 96, 99, 225 di Coretax Read More »

Tata Cara Top-Up dan Pemanfaatan Deposit Pajak di Coretax DJP

Tutorial Cara Top-Up / Deposit Pajak di Coretax

Dalam dunia perpajakan modern, kemudahan dan efisiensi dalam proses administrasi menjadi faktor kunci yang sangat menentukan kenyamanan Wajib Pajak. Salah satu inovasi yang kini diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sistem Coretax adalah fitur deposit pajak. Fitur ini secara fundamental memberikan keleluasaan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran yang tidak terikat pada kewajiban tertentu.

Tutorial Cara Top-Up / Deposit Pajak di Coretax Read More »

Nomor Identitas Perpajakan (NIP): Dasar Hukum dan Fungsi Lengkap

Dalam dunia perpajakan yang semakin terdigitalisasi, identitas perpajakan menjadi elemen vital dalam sistem administrasi fiskal Indonesia. Salah satu instrumen terbaru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah Nomor Identitas Perpajakan (NIP). Keberadaan NIP menjadi penanda penting perubahan sistem perpajakan yang lebih inklusif, memungkinkan pihak-pihak yang sebelumnya belum terdaftar sebagai Wajib Pajak untuk tetap dikenali

Nomor Identitas Perpajakan (NIP): Dasar Hukum dan Fungsi Lengkap Read More »

Hapus NPWP atau Ajukan Status WP Nonaktif? Ini Cara Pilihnya!

Dalam dunia perpajakan, tidak jarang Wajib Pajak orang pribadi maupun badan menghadapi dilema administratif: apakah lebih baik mengajukan status sebagai Wajib Pajak Nonaktif atau langsung menghapus NPWP secara permanen? Kebingungan ini kerap muncul terutama saat seorang Wajib Pajak tidak lagi memiliki kegiatan usaha, telah berpindah domisili ke luar negeri, atau bahkan ketika sebuah badan usaha

Hapus NPWP atau Ajukan Status WP Nonaktif? Ini Cara Pilihnya! Read More »

Cara Lapor SPT Tahunan Manual dengan Kertas di Coretax

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan kewajiban rutin yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Dalam beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong digitalisasi sistem perpajakan nasional, termasuk dengan mengimplementasikan sistem Coretax Administration System yang berbasis elektronik. Namun, masih ada sebagian Wajib Pajak yang mempertanyakan apakah pelaporan

Cara Lapor SPT Tahunan Manual dengan Kertas di Coretax Read More »

Tahapan Bukti Permulaan Terbuka DJP melalui Sistem Coretax

Dalam era digitalisasi perpajakan yang semakin masif, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus bertransformasi untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk nyata dari transformasi ini adalah peluncuran proses Bukti Permulaan Terbuka (Bukper Terbuka) yang kini terintegrasi dalam sistem Coretax. Inovasi ini bukan sekadar perubahan prosedural, tetapi merupakan langkah strategis untuk

Tahapan Bukti Permulaan Terbuka DJP melalui Sistem Coretax Read More »

Cara Mengisi Formulir Bukti Potong PPh 21 Sesuai PER 11/PJ/2025

Memahami kewajiban perpajakan menjadi hal yang esensial bagi setiap wajib pajak, terutama bagi pelaku usaha dan instansi yang memiliki tanggung jawab sebagai pemotong pajak. Salah satu bukti administrasi penting dalam hal ini adalah Formulir Bukti Potong PPh 21 (BP21). Seiring dengan pembaruan ketentuan melalui PER 11/PJ/2025, format dan cara pengisian formulir BP21 mengalami penyesuaian yang

Cara Mengisi Formulir Bukti Potong PPh 21 Sesuai PER 11/PJ/2025 Read More »

Cara Mengaktifkan Kembali Akses Faktur Pajak yang Dinonaktifkan DJP

Cara Aktifkan Lagi Akses Faktur Pajak yang Dinonaktifkan DJP

Dalam menjalankan kegiatan usaha, kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan menjadi salah satu kewajiban yang tidak dapat diabaikan oleh setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP). Salah satu aspek penting dalam administrasi perpajakan adalah penggunaan Faktur Pajak. Namun, dengan meningkatnya risiko penyalahgunaan Faktur Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini memperketat pengawasan melalui regulasi terbaru, yakni PER-9/PJ/2025 yang mulai berlaku

Cara Aktifkan Lagi Akses Faktur Pajak yang Dinonaktifkan DJP Read More »

Perubahan Format SPT PPh 21/26 Sesuai Coretax 2025

Transformasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia telah memasuki babak baru dengan implementasi Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu perubahan paling signifikan dalam sistem ini adalah reformasi terhadap format Bukti Potong (Bupot) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26. Perubahan yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 ini ditujukan

Perubahan Format SPT PPh 21/26 Sesuai Coretax 2025 Read More »

Cara Mengukuhkan Diri Sebagai PKP Sesuai Aturan PER 7/PJ/2025

Peraturan perpajakan di Indonesia terus mengalami pembaruan untuk menjawab kebutuhan administrasi yang semakin kompleks. Salah satu regulasi terbaru adalah PER-7/PJ/2025 yang mulai berlaku pada 21 Mei 2025. Peraturan ini menjadi acuan baru dalam proses pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), terutama dalam sistem Coretax yang saat ini menjadi platform utama dalam pengelolaan data dan layanan perpajakan

Cara Mengukuhkan Diri Sebagai PKP Sesuai Aturan PER 7/PJ/2025 Read More »