Cara Koreksi SPT PPN Terbaru via Delta SPT

Perkembangan sistem perpajakan digital membawa perubahan signifikan dalam pelaporan kewajiban pajak, khususnya bagi wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP). Salah satu inovasi terkini dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah penerapan metode Delta SPT dalam proses koreksi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Konsep ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pajak, tetapi juga memberikan […]

Cara Koreksi SPT PPN Terbaru via Delta SPT Read More »

Cara Mengisi Formulir BPA dan BP dengan Kode Objek Pajak yang Benar

Setiap wajib pajak yang terlibat dalam pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 maupun PPh Pasal 26 tentu memahami pentingnya akurasi dalam penggunaan kode objek pajak. Kode-kode ini bukan sekadar rangkaian angka, melainkan elemen krusial yang menjadi dasar perhitungan pajak serta pelaporan yang sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Kesalahan dalam memasukkan kode objek

Cara Mengisi Formulir BPA dan BP dengan Kode Objek Pajak yang Benar Read More »

PMK 34/2025: Perubahan Aturan Impor Barang Penumpang Internasional

Dalam era globalisasi yang semakin terbuka ini, mobilitas masyarakat antarnegara kian tinggi. Perjalanan internasional, baik untuk kepentingan bisnis, pendidikan, maupun ibadah seperti haji, telah menjadi hal yang lumrah. Namun demikian, banyak penumpang yang masih kurang memahami ketentuan pajak dan bea masuk atas barang bawaan pribadi yang dibawa dari luar negeri. Kurangnya informasi ini seringkali menyebabkan

PMK 34/2025: Perubahan Aturan Impor Barang Penumpang Internasional Read More »

Prosedur dan Syarat Impor Barang Pindahan Sesuai PMK 25/2025

Mobilitas global yang semakin tinggi membuat pemerintah Indonesia harus merespons dinamika tersebut dengan regulasi yang adaptif dan jelas. Salah satu bentuk nyata dari respons ini adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2025. Aturan ini secara khusus mengatur mengenai ketentuan impor barang pindahan ke Indonesia. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara

Prosedur dan Syarat Impor Barang Pindahan Sesuai PMK 25/2025 Read More »

Nomor Objek Pajak (NOP): Peran, Fungsi & Bedanya dengan NPWP

Dalam dunia perpajakan, khususnya di Indonesia, istilah-istilah teknis seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mungkin sudah sering terdengar di telinga masyarakat. Namun, ada satu istilah lain yang tak kalah penting, namun masih kerap disalahartikan, yaitu Nomor Objek Pajak (NOP). Bagi pemilik properti atau pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan, pemahaman terhadap

Nomor Objek Pajak (NOP): Peran, Fungsi & Bedanya dengan NPWP Read More »

Perbedaan Surat Teguran, STP & SKPKB

Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya menjadi bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit wajib pajak—baik individu maupun badan usaha—yang menghadapi tantangan dalam hal pelaporan atau pembayaran pajak. Kondisi ini dapat memicu terbitnya surat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti

Perbedaan Surat Teguran, STP & SKPKB Read More »

Apa Beda Koreksi Fiskal Permanen dan Temporer? Ini Penjelasannya

Dalam dunia bisnis dan perpajakan, memahami konsep koreksi fiskal adalah langkah fundamental bagi setiap perusahaan yang ingin menjaga kepatuhan pajaknya. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan inilah yang menimbulkan kebutuhan akan koreksi fiskal, yakni proses penyesuaian dari laba komersial ke laba fiskal untuk

Apa Beda Koreksi Fiskal Permanen dan Temporer? Ini Penjelasannya Read More »

Cara Cepat Mengurus Surat Keterangan Bebas PPh via DJP Online

Dalam dunia perpajakan, efisiensi dan ketepatan waktu menjadi dua faktor utama yang menentukan kelancaran operasional keuangan perusahaan maupun individu. Salah satu fasilitas perpajakan yang memberikan keuntungan nyata bagi wajib pajak adalah Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh). Dengan memanfaatkan SKB, wajib pajak dapat terhindar dari pemotongan atau pemungutan pajak yang semestinya tidak perlu dikenakan,

Cara Cepat Mengurus Surat Keterangan Bebas PPh via DJP Online Read More »

13 Layanan Pajak dalam Era Coretax Berdasarkan PER 8/2025

Transformasi digital terus mendorong berbagai lembaga pemerintahan untuk mempercepat proses pelayanan, termasuk dalam hal administrasi perpajakan. Salah satu gebrakan besar di bidang ini adalah diterbitkannya PER-8/PJ/2025 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang menjadi tonggak utama dalam penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Coretax. Peraturan ini merumuskan 13 jenis layanan administrasi perpajakan yang kini terintegrasi

13 Layanan Pajak dalam Era Coretax Berdasarkan PER 8/2025 Read More »

Data e-Faktur Pajak Rusak atau Hilang? Ini Cara Pemulihannya

Dalam dunia perpajakan yang serba digital seperti saat ini, e-Faktur menjadi salah satu komponen krusial bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sistem ini tidak hanya menyederhanakan proses pelaporan dan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun juga menjadi bukti penting dalam kegiatan usaha yang sah dan tertib pajak. Oleh karena itu, kerusakan atau kehilangan data e-Faktur bisa

Data e-Faktur Pajak Rusak atau Hilang? Ini Cara Pemulihannya Read More »

Scroll to Top