Cara menghitung BMTP bisa dilakukan dengan mengalikan tarif BMTP dengan nilai pabean (advalorem) atau jumlah satuan barang (tarif spesifik) yang diimpor. Hasilnya kemudian dijumlahkan dengan bea masuk umum sebagai tambahan beban impor.
Bagi importir dan penjual online, satu komponen yang terlewat bisa membuat harga pokok meleset jauh. Berikut rumus, tarif terbaru, contoh hitungan, dan dokumen pendukung yang perlu disiapkan.
Rumus dan Cara Menghitung BMTP
Perhitungan BMTP mengikuti bentuk tarif yang tercantum dalam PMK. Bentuknya ada dua, yaitu persentase dari nilai pabean dan nominal per satuan barang.
Rumus yang digunakan adalah:
- Nilai pabean = CIF x kurs pajak (NDPBM)
- BMTP advalorem = tarif BMTP x nilai pabean
- BMTP spesifik = tarif BMTP per satuan x jumlah satuan barang
CIF terdiri atas harga barang, asuransi, dan ongkos kirim. Kurs pajak ditetapkan Menteri Keuangan dan berlaku sesuai tanggal pendaftaran PIB, jadi kurs bank tidak bisa dipakai sebagai pengganti.
Langkah menghitungnya dapat dilakukan secara berurutan:
- Tentukan kode HS barang sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
- Periksa PMK BMTP yang berlaku untuk kode HS dan negara asal barang
- Hitung CIF dari harga barang, asuransi, dan ongkos kirim
- Konversi CIF ke rupiah memakai kurs pajak untuk memperoleh nilai pabean
- Terapkan tarif BMTP sesuai periode berlakunya
Tarif BMTP Terbaru per Komoditas
Tabel berikut merangkum tarif BMTP yang berlaku pada 15 November 2026 untuk sejumlah komoditas. Besarnya mengikuti lampiran PMK untuk masing-masing pos tarif:
Tarif pada tabel mengikuti periode berjalan. Karpet memasuki tahun ketiga sejak Agustus 2026 dan benang kapas memasuki tahun kedua sejak 30 Oktober 2026, sedangkan komoditas lain masih berada di tahun pertama.
Tarif kain tenunan kapas bervariasi per pos tarif, sehingga angka pada tabel berupa rentang. Cocokkan kode HS dengan lampiran PMK sebelum memakainya.
Cara Menentukan Nilai Pabean sebelum Menghitung BMTP
Nilai pabean menjadi dasar hitungan BMTP advalorem, bea masuk, dan seluruh pajak impor. Kesalahan pada tahap tersebut membuat semua angka berikutnya ikut meleset.
Nilai pabean berangkat dari harga transaksi, lalu disesuaikan sampai setara CIF. Tabel berikut menunjukkan tambahan yang diperlukan menurut syarat penyerahan barang:
Komponen lain yang menjadi syarat penjualan juga ikut ditambahkan, yaitu komisi penjual, biaya pengemasan, serta royalti dan biaya lisensi. Biaya setelah barang tiba di pelabuhan tujuan tidak dimasukkan.
Biaya asuransi dan ongkos kirim perlu dibuktikan dengan polis dan dokumen pengangkut. Bila datanya tidak tersedia, pejabat Bea Cukai dapat menetapkan nilainya berdasarkan data lain yang dapat diverifikasi.
Perhitungan Bea Masuk
Bea masuk umum dihitung dengan dua cara. Tarif advalorem mengalikan persentase tarif dengan nilai pabean, sedangkan tarif spesifik mengalikan nominal tarif dengan jumlah satuan barang.
Tarif mengikuti kode HS. Besarnya bisa lebih rendah jika barang berasal dari negara mitra perjanjian perdagangan dan disertai surat keterangan asal (SKA).
Untuk barang kiriman, penjual online perlu mengacu pada PMK 96 Tahun 2023 dengan ketentuan berikut:
- Nilai sampai USD3 per kiriman: bebas bea masuk, tetap dikenai PPN
- Nilai di atas USD3 sampai USD1.500: bea masuk 7,5% dan PPN 11%
- Nilai di atas USD1.500: wajib memakai dokumen PIB atau PIBK
Tas, sepatu, produk tekstil, dan kosmetik, antara lain, dikecualikan dari tarif tunggal tersebut dan dikenai tarif normal (MFN) sesuai kode HS. Jika barangnya juga masuk cakupan BMTP, tagihan bea masuk bertambah lagi.
PMK 96 Tahun 2023 menggantikan PMK 199/PMK.010/2019. Sejumlah artikel lama masih merujuk aturan tersebut, padahal sudah dicabut.
Untuk barang hasil perdagangan online, PMK 96 Tahun 2023 menerapkan self assessment. Pemberitahu menghitung sendiri bea masuk dan pajak yang harus dibayar, sehingga ketelitian perhitungan perlu dijaga sendiri.
Perhitungan Pajak Impor
Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terdiri atas PPN, PPh Pasal 22 impor, dan PPnBM jika barangnya tergolong mewah. Dasar pengenaannya adalah nilai impor, yaitu nilai pabean ditambah bea masuk dan pungutan pabean lainnya, termasuk BMTP.
Artinya, BMTP ikut menaikkan dasar pengenaan pajak. Semakin tinggi BMTP, semakin besar pula PPN dan PPh Pasal 22 yang harus dibayar.
Rumus yang digunakan adalah:
- Nilai impor = nilai pabean + bea masuk + BMTP + pungutan pabean lainnya
- PPN impor = 11% x nilai impor
- PPh Pasal 22 impor = tarif PPh x nilai impor
Tarif PPh Pasal 22 impor bergantung pada status importir dan jenis barang:
- 2,5% untuk importir yang memiliki API
- 7,5% untuk importir tanpa API
- Tarif khusus untuk barang tertentu dalam lampiran PMK 51 Tahun 2025, tanpa memandang API
Bagi pengusaha kena pajak (PKP), PPN impor yang dibayar dapat dikreditkan sebagai pajak masukan selama dokumen pendukungnya sah. Adapun PPh Pasal 22 impor menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan.
Contoh Perhitungan BMTP dan Pajak Impor
Sebagai ilustrasi, sebuah PT berstatus PKP dan memiliki API mengimpor karpet yang terkena BMTP. Seluruh angka bersifat contoh, sedangkan tarif sebenarnya harus dicek pada PMK yang berlaku.
Data transaksinya:
- Harga barang: USD9.500
- Asuransi: USD100
- Ongkos kirim: USD400
- Kurs pajak: Rp16.000 per USD
- Bea masuk umum: 10%
- BMTP: 15%
- PPh Pasal 22 impor: 2,5%
Hasil perhitungannya:
- CIF: USD10.000
- Nilai pabean: USD10.000 x Rp16.000 = Rp160.000.000
- Bea masuk: 10% x Rp160.000.000 = Rp16.000.000
- BMTP: 15% x Rp160.000.000 = Rp24.000.000
- Nilai impor: Rp160.000.000 + Rp16.000.000 + Rp24.000.000 = Rp200.000.000
- PPN impor: 11% x Rp200.000.000 = Rp22.000.000
- PPh Pasal 22 impor: 2,5% x Rp200.000.000 = Rp5.000.000
- Total bea dan pajak: Rp67.000.000
- Total biaya impor: Rp160.000.000 + Rp67.000.000 = Rp227.000.000
Tanpa BMTP, nilai impor hanya Rp176.000.000 dengan total bea dan pajak Rp39.760.000. Selisihnya Rp27.240.000, terdiri atas BMTP Rp24.000.000 serta tambahan PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp3.240.000.
Jika tarifnya spesifik, misalnya Rp3.000 per meter untuk 5.000 meter kain tenunan kapas, BMTP langsung menjadi Rp15.000.000. Besarnya tidak terpengaruh harga barang, tetapi tetap ikut membentuk nilai impor.
Contoh Perhitungan BMTP untuk Barang Kiriman
Penjual online yang mengimpor barang kiriman tetap harus memasukkan BMTP jika pos tarifnya tercakup PMK. Sebagai ilustrasi, seorang penjual yang memiliki NPWP mengimpor gorden seberat 20 kg dengan tarif BMTP Rp9.841 per kg.
Data transaksinya:
- Harga barang: USD900
- Asuransi: USD10
- Ongkos kirim: USD90
- Kurs pajak: Rp16.000 per USD
- Bea masuk normal: 15% (angka contoh untuk produk tekstil)
- PPh Pasal 22 impor: 7,5% (angka contoh untuk importir yang memiliki NPWP)
Hasil perhitungannya, dengan pembulatan ke rupiah terdekat:
- CIF: USD1.000, masih di bawah batas USD1.500
- Nilai pabean: USD1.000 x Rp16.000 = Rp16.000.000
- Bea masuk: 15% x Rp16.000.000 = Rp2.400.000
- BMTP: Rp9.841 x 20 kg = Rp196.820
- Nilai impor: Rp16.000.000 + Rp2.400.000 + Rp196.820 = Rp18.596.820
- PPN impor: 11% x Rp18.596.820 = Rp2.045.650
- PPh Pasal 22 impor: 7,5% x Rp18.596.820 = Rp1.394.762
- Total bea dan pajak: Rp6.037.232
- Total biaya impor: Rp16.000.000 + Rp6.037.232 = Rp22.037.232
Total tersebut sudah mencakup seluruh pungutan di luar ongkos kirim domestik. Harga jual per unit sebaiknya dihitung dari angka tersebut, bukan dari harga barang di invoice.
Templat Hitung Cepat BMTP dan Pajak Impor
Templat berikut bisa disalin ke lembar kerja Excel. Isi sel B2 sampai B8 dengan harga barang, asuransi, ongkos kirim, kurs pajak, tarif bea masuk, tarif BMTP, dan tarif PPh Pasal 22:
Untuk BMTP spesifik, ganti rumus pada sel B12 dengan tarif per satuan dikali jumlah satuan barang. Hasilnya tetap dijumlahkan ke nilai impor pada sel B13.
Apa Itu BMTP
BMTP adalah singkatan dari Bea Masuk Tindakan Pengamanan, yaitu pungutan tambahan atas barang impor yang lonjakan volumenya merugikan industri dalam negeri. Instrumen tersebut juga dikenal sebagai safeguard.
Pengaturannya terdapat dalam UU Kepabeanan dan PP Nomor 34 Tahun 2011. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menyelidiki kerugian industri lebih dulu, kemudian Menteri Keuangan menetapkan tarifnya melalui PMK.
Sifatnya tambahan, sehingga BMTP dibayar di atas bea masuk umum (MFN) atau bea masuk preferensi. Penetapan tarif baru, perpanjangan, hingga pencabutan selalu mengikuti PMK terbaru.
Perbedaan BMTP dengan BMAD, BMI, dan BMP
Pelaku usaha sering menyamakan BMTP dengan bea masuk tambahan lainnya. Padahal pemicu dan sasarannya berbeda, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:
KADI adalah singkatan dari Komite Anti Dumping Indonesia. Satu barang bisa tercakup lebih dari satu instrumen, dan PMK masing-masing yang menentukan apakah pungutannya ditambahkan.
Barang yang Dikenakan BMTP dan Masa Berlakunya
Tidak semua barang impor terkena BMTP. Cakupan dan tarifnya ditetapkan per kode HS, jadi dua barang yang tampak serupa bisa dikenai tarif yang berbeda.
Komoditas yang dikenai BMTP per November 2026 didominasi tekstil dan produk tekstil, seperti kain, benang, tirai, dan karpet. Produk kain lainnya, termasuk kain tenunan serat sintetik dan kain rajutan, diatur terpisah dalam PMK 48 Tahun 2024 dengan puluhan pos tarif.
Masa berlakunya terbatas, umumnya tiga tahun dengan tarif yang menurun setiap tahun. Perpanjangan dimungkinkan jika industri dalam negeri masih membutuhkan perlindungan, seperti pada tirai dan gorden yang sudah dikenai BMTP sejak 2019.
Cara Mengecek Barang Kena BMTP
Pengecekan sebaiknya dilakukan sebelum barang dipesan, bukan setelah tiba di pelabuhan. Langkahnya:
- Tentukan kode HS delapan digit barang pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI)
- Cari kode tersebut di portal INSW atau situs Bea Cukai untuk melihat bea masuk dan ketentuan lain yang melekat
- Cocokkan kode HS dengan pos tarif yang tercantum pada pasal pengenaan PMK BMTP
- Periksa periode berlaku dan tarif tahun berjalan
- Cek apakah negara asal barang termasuk dalam lampiran negara yang dikecualikan
Setelah PIB didaftarkan, rincian pungutan pada dokumen memuat kolom BMTP. Jika kolom tersebut terisi padahal perhitungan awal tidak memasukkannya, klasifikasi dan tarif perlu ditinjau ulang.
Pengecualian dan Fasilitas BMTP
BMTP berlaku untuk semua negara, kecuali negara yang tercantum dalam lampiran PMK. Pengecualian tersebut umumnya diberikan kepada negara berkembang anggota WTO.
Sebagai contoh, PMK 49 Tahun 2024 mengecualikan lebih dari seratus negara untuk karpet, sedangkan BMTP benang kapas mengecualikan 120 negara berkembang anggota WTO. Syaratnya, importir wajib melampirkan surat keterangan asal (SKA) yang sah, sebagaimana ditegaskan Pasal 6 PMK 98 Tahun 2025 untuk kain tenunan kapas.
Jika dokumen SKA tidak memenuhi ketentuan, BMTP tetap dipungut meskipun negara asalnya dikecualikan.
Fasilitas seperti kawasan berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) memberi penangguhan atau pembebasan bea masuk serta pajak impor. Apakah BMTP ikut ditangguhkan atau dibebaskan bergantung pada ketentuan fasilitas dan PMK BMTP yang bersangkutan, sehingga perlu dikonfirmasi per kasus sebelum dihitung sebagai biaya nol.
BMTP Sementara (BMTPS) dan Perlakuannya
BMTP sementara (BMTPS) dikenakan selama penyelidikan KPPI berjalan, apabila kerugian industri sulit dipulihkan jika menunggu hasil akhir. Jangka waktunya paling lama 200 hari.
Cara menghitungnya sama dengan BMTP biasa, hanya tarifnya memakai angka sementara dalam PMK. Pada 2019, misalnya, BMTPS atas enam produk benang ditetapkan Rp1.405 per kg selama 200 hari.
Apabila hasil akhir penyelidikan tidak membuktikan adanya kerugian serius, BMTPS yang sudah dibayar umumnya dikembalikan. Simpan bukti pembayaran dan dokumen PIB agar klaim pengembalian bisa diajukan sesuai ketentuan PMK yang berlaku.
Pembayaran, Pelaporan, dan Pencatatan Akuntansi BMTP
Alur pembayarannya mengikuti proses impor pada umumnya:
- Importir mendaftarkan PIB, lalu sistem menghitung bea masuk, BMTP, dan pajak dalam rangka impor
- Importir membayar melalui kode billing sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabean
- Bea Cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang setelah pembayaran dan pemeriksaan selesai
Dari sisi akuntansi, bea masuk dan BMTP dikapitalisasi ke harga perolehan persediaan. PPN impor dicatat sebagai pajak masukan bagi PKP, sedangkan PPh Pasal 22 impor dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Contoh jurnalnya memakai angka pada perhitungan karpet di atas:
PPN impor dilaporkan sebagai pajak masukan pada SPT Masa PPN berdasarkan dokumen PIB dan bukti pembayarannya. PPh Pasal 22 impor dikreditkan dalam SPT Tahunan.
Sanksi dan Penanganan Kesalahan Perhitungan BMTP
Pejabat Bea Cukai berwenang menetapkan tarif dan nilai pabean paling lama 30 hari sejak pemberitahuan pabean impor didaftarkan. Sanksinya berbeda tergantung jenis kesalahan:
- Kesalahan pembebanan tarif, misalnya kode HS: kekurangan wajib dilunasi tanpa denda
- Kesalahan nilai pabean: kekurangan wajib dilunasi disertai denda
- Kelebihan pembayaran: dikembalikan sebesar kelebihannya
Denda atas kesalahan nilai pabean berkisar 100% sampai 1.000% dari bea masuk yang kurang dibayar, sesuai Pasal 16 ayat (4) UU Kepabeanan. Besarnya bertingkat menurut proporsi kekurangan terhadap bea masuk yang sudah dibayar:
Tingkat di antara baris tersebut mengikuti PP Nomor 28 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 39 Tahun 2019. Sebagai contoh, bea masuk yang sudah dibayar Rp16.000.000 lalu ditemukan kekurangan Rp10.000.000 akibat nilai pabean yang keliru.
Kekurangan tersebut mencapai 62,5%, sehingga dendanya 125% atau Rp12.500.000. Total tambahan pembayaran menjadi Rp22.500.000.
Importir yang tidak setuju dengan penetapan dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Jika masih berkeberatan, banding ke Pengadilan Pajak dapat diajukan dalam 60 hari sejak tanggal penetapan atau keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi.
Dokumen yang Perlu Disiapkan sebelum Menghitung BMTP
Dokumen yang lengkap membuat nilai yang dilaporkan lebih mudah dipertahankan saat pemeriksaan. Untuk barang kiriman, Pasal 28 ayat (1) PMK 96 Tahun 2023 juga memberi pejabat Bea Cukai kewenangan menetapkan tarif dan nilai pabean berdasarkan pemeriksaan.
Dokumen yang sebaiknya disiapkan:
- Invoice dan packing list
- Bill of lading atau airway bill
- Bukti pembayaran asuransi dan ongkos kirim
- Surat keterangan asal (SKA) untuk tarif preferensi atau pengecualian BMTP
- NIB, NPWP, dan API
- Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang sudah disetujui
Apabila ditemukan kekurangan bayar, Bea Cukai dapat menerbitkan nota pembetulan (notul). Dokumen yang rapi memudahkan importir mengajukan keberatan secara sah.
Kesalahan yang Sering Terjadi saat Menghitung BMTP
Beberapa kesalahan yang sering muncul pada pelaku usaha impor:
- Salah menentukan kode HS sehingga tarif BMTP tidak sesuai
- Memakai kurs bank, bukan kurs pajak
- Lupa memasukkan BMTP ke dasar penghitungan PPN dan PPh Pasal 22
- Mengabaikan perubahan tarif ketika BMTP memasuki tahun berikutnya
- Melaporkan nilai barang lebih rendah dari transaksi sebenarnya
- Tidak menghitung asuransi dan ongkos kirim ke dalam nilai pabean
- Tidak mengecek pengecualian negara asal barang
Kesalahan-kesalahan tersebut bisa dicegah dengan simulasi biaya sebelum barang dipesan.
Dasar Hukum yang Menjadi Rujukan
Perhitungan di atas bertumpu pada regulasi berikut:
- UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
- PP Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
- PP Nomor 28 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 39 Tahun 2019 tentang sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan
- PMK Nomor 96 Tahun 2023 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman, yang menggantikan PMK 199/PMK.010/2019
- PMK Nomor 51 Tahun 2025 mengenai tarif PPh Pasal 22 impor
- PMK BMTP per komoditas: PMK 48 Tahun 2024, PMK 49 Tahun 2024, PMK 67 Tahun 2025, PMK 98 Tahun 2025, PMK 36 Tahun 2026, dan PMK 37 Tahun 2026
Tarif BMTP untuk setiap komoditas selalu berubah mengikuti PMK terbaru, sehingga pengecekan sebelum pemesanan barang tidak boleh dilewatkan.
Konsultasi Perhitungan BMTP dan Pajak Impor di ISB Consultant
ISB Consultant atau Integrated System Business Consultant (ISBC) mendampingi perusahaan, importir, dan UMKM penjual online dalam urusan pajak impor. Pendampingan tersebut mencakup:
- Pengecekan kode HS dan tarif BMTP yang berlaku
- Simulasi total biaya impor sebelum pemesanan
- Penyusunan dokumen pabean yang konsisten dengan transaksi
- Pencatatan akuntansi dan pelaporan pajak atas impor
- Pendampingan keberatan atas nota pembetulan
Dengan simulasi yang tepat sebelum pemesanan, harga jual dapat ditetapkan tanpa menggerus margin.
Pertanyaan Umum seputar BMTP
- Apakah BMTP dikenai PPN?
Ya, secara tidak langsung. BMTP menambah nilai impor yang menjadi dasar pengenaan PPN impor dan PPh Pasal 22 impor. - Siapa yang menetapkan BMTP?
KPPI menyelidiki dan merekomendasikan, lalu Menteri Keuangan menetapkan besarnya melalui PMK untuk setiap komoditas. - Berapa lama BMTP berlaku?
Umumnya tiga tahun dengan tarif menurun setiap tahun. Masa berlaku bisa diperpanjang, seperti pada tirai dan gorden yang kini berlaku hingga 2028. - Apakah BMTP berlaku untuk barang kiriman?
Ya, apabila pos tarif barang tercakup dalam PMK BMTP. Penjual online tetap menghitungnya seperti contoh pada bagian barang kiriman. - Apakah tarif BMTP sama untuk semua negara?
Tarifnya seragam bagi negara yang tidak dikecualikan. Barang dari negara dalam lampiran PMK dibebaskan jika importir melampirkan SKA yang sah. - Apakah BMTP bisa dihindari secara legal?
Hanya melalui jalur yang sah, yaitu barang berasal dari negara yang dikecualikan dengan SKA, fasilitas yang memenuhi syarat, dan klasifikasi HS yang benar. Mengubah uraian barang atau menurunkan nilai invoice termasuk pelanggaran yang dapat dikenai denda. - Di mana tarif BMTP terbaru bisa dicek?
Salinan PMK tersedia di jdih.kemenkeu.go.id dan peraturan.bpk.go.id, sedangkan tarif per kode HS dapat ditelusuri melalui beacukai.go.id dan insw.go.id.
ISBC adalah kantor konsultan pajak yang berlokasi di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, Banyuwangi, Yogyakarta, Solo dan Semarang. Punya masalah pajak mendesak di wilayah tersebut? Segera hubungi kami untuk Konsultasi Pajak 24 Jam!
