PPN

Pemerintah Hapus PPN Aset Kripto Lewat PMK 53/2025

Perkembangan regulasi perpajakan di Indonesia kembali mengalami penyesuaian strategis. Mulai 1 Agustus 2025, pemerintah resmi menghapus kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi aset kripto. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2025 yang menjadi revisi atas PMK Nomor 11 Tahun 2025. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan respons pemerintah terhadap dinamika […]

Pemerintah Hapus PPN Aset Kripto Lewat PMK 53/2025 Read More »

Penerapan Konsep Delta dalam Pembetulan SPT PPN

Di era digitalisasi perpajakan seperti saat ini, pemahaman yang tepat mengenai konsep dan prosedur administrasi perpajakan sangatlah penting, terutama bagi para pelaku usaha dan profesional yang ingin menjaga kepatuhan pajak perusahaan. Salah satu hal krusial yang sering kali luput diperhatikan adalah bagaimana melakukan pembetulan SPT Masa PPN, khususnya untuk masa pajak sebelum diberlakukannya sistem Coretax

Penerapan Konsep Delta dalam Pembetulan SPT PPN Read More »

PMK 44/2025: Bekal Khusus Operasi TNI Kini Bebas PPN

Demi mendukung keberlanjutan operasi militer dan mempercepat penanganan dalam situasi darurat, pemerintah mengambil langkah strategis melalui regulasi baru. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2025 menjadi payung hukum atas insentif pajak yang sangat dinanti oleh banyak kalangan, khususnya mereka yang berkecimpung dalam pengadaan alat dan logistik untuk kebutuhan militer. Kebijakan ini tidak hanya penting

PMK 44/2025: Bekal Khusus Operasi TNI Kini Bebas PPN Read More »

Cara Lapor & Setor PPN PMSE Sesuai PER-12/PJ/2025

Transformasi digital yang pesat telah mendorong Ditjen Pajak untuk terus menyempurnakan aturan perpajakan di sektor ekonomi digital. Salah satu langkah terkini adalah terbitnya PER-12/PJ/2025 yang mulai berlaku sejak 22 Mei 2025. Regulasi ini hadir sebagai penyesuaian terhadap perkembangan teknologi sistem Coretax dan sebagai tindak lanjut dari PMK Nomor 81 Tahun 2024. Peraturan baru ini tidak

Cara Lapor & Setor PPN PMSE Sesuai PER-12/PJ/2025 Read More »

Cara Koreksi SPT PPN Terbaru via Delta SPT

Perkembangan sistem perpajakan digital membawa perubahan signifikan dalam pelaporan kewajiban pajak, khususnya bagi wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP). Salah satu inovasi terkini dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah penerapan metode Delta SPT dalam proses koreksi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Konsep ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pajak, tetapi juga memberikan

Cara Koreksi SPT PPN Terbaru via Delta SPT Read More »

PMK 34/2025: Perubahan Aturan Impor Barang Penumpang Internasional

Dalam era globalisasi yang semakin terbuka ini, mobilitas masyarakat antarnegara kian tinggi. Perjalanan internasional, baik untuk kepentingan bisnis, pendidikan, maupun ibadah seperti haji, telah menjadi hal yang lumrah. Namun demikian, banyak penumpang yang masih kurang memahami ketentuan pajak dan bea masuk atas barang bawaan pribadi yang dibawa dari luar negeri. Kurangnya informasi ini seringkali menyebabkan

PMK 34/2025: Perubahan Aturan Impor Barang Penumpang Internasional Read More »

Perbedaan PPN Zero Rate & PPN Dibebaskan

Dalam dunia perpajakan, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, sering muncul kebingungan mengenai perbedaan antara “PPN Zero Rate” (Tarif 0%) dan “PPN Dibebaskan”. Bagi pelaku usaha, memahami kedua konsep ini sangat penting untuk menghindari kesalahan administratif, memaksimalkan efisiensi fiskal, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Salah pemahaman terhadap kedua istilah ini dapat

Perbedaan PPN Zero Rate & PPN Dibebaskan Read More »

PMK 27/2025: Penggantian PPN dan Biaya Hibah Kesehatan

Pemerintah Indonesia terus berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kelancaran pelaksanaan proyek hibah internasional, khususnya di bidang kesehatan. Salah satu langkah nyata adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme baru dalam penggantian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan biaya lain-lain terkait proyek hibah. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian

PMK 27/2025: Penggantian PPN dan Biaya Hibah Kesehatan Read More »

Pajak Bank Digital: Dasar Hukum, Jenis & Ketentuan

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Munculnya bank digital sebagai inovasi terbaru di sektor perbankan menjadi solusi bagi kebutuhan nasabah yang menginginkan layanan cepat, mudah, dan efisien. Dengan beroperasi tanpa kantor fisik dan berbasis pada sistem digital sepenuhnya, bank digital berhasil menarik perhatian masyarakat luas, khususnya generasi muda dan pelaku usaha

Pajak Bank Digital: Dasar Hukum, Jenis & Ketentuan Read More »

Faktur Pajak Termin: Waktu Terbit dan Cara Hitungnya

Dalam dunia usaha dan proyek profesional, sistem pembayaran menjadi aspek yang sangat krusial dalam menjaga kelangsungan cash flow serta memastikan kesesuaian antara pekerjaan yang diselesaikan dan kompensasi yang diterima. Salah satu sistem pembayaran yang umum digunakan dalam kontrak jangka panjang adalah “termin”. Meskipun sering terdengar di lingkungan bisnis dan jasa profesional, tidak semua pelaku usaha

Faktur Pajak Termin: Waktu Terbit dan Cara Hitungnya Read More »