PPN

Hari raya Idul Adha adalah momen sakral bagi umat Muslim di seluruh dunia, yang juga dikenal sebagai hari berkurban. Di tengah semaraknya tradisi berkurban, pertanyaan mengenai kewajiban pajak bagi hewan kurban sering kali muncul. Apakah hewan kurban kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN)? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami aturan pajak yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah (PP)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap setiap pertambahan nilai barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam sistem PPN, terdapat konsep yang penting untuk dipahami, yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Artikel ini akan membahas secara detail pengertian, karakteristik, dan pengaruh pajak masukan dan pajak keluaran dalam

Pengenalan tentang konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas reimbursement telah menjadi fokus perhatian dalam lingkup bisnis dan keuangan. Pemahaman yang mendalam mengenai reimbursement menjadi krusial bagi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya. Dalam artikel ini, kami akan membahas secara rinci tentang definisi PPN atas reimbursement, payung hukum yang berlaku, dan implikasi bisnisnya. Definisi PPN atas Reimbursement

Pemerintah Indonesia baru-baru ini menerbitkan aturan yang signifikan terkait pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang dan jasa strategis yang terkait dengan keperluan pertahanan dan keamanan negara. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 157 Tahun 2023, yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022. Dengan tujuan memberikan