administrasi pajak Archives • Page 7 of 11 • ISB Consultant

Nomor Identitas Perpajakan (NIP): Dasar Hukum dan Fungsi Lengkap

Dalam dunia perpajakan yang semakin terdigitalisasi, identitas perpajakan menjadi elemen vital dalam sistem administrasi fiskal Indonesia. Salah satu instrumen terbaru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah Nomor Identitas Perpajakan (NIP). Keberadaan NIP menjadi penanda penting perubahan sistem perpajakan yang lebih inklusif, memungkinkan pihak-pihak yang sebelumnya belum terdaftar sebagai Wajib Pajak untuk tetap dikenali

Nomor Identitas Perpajakan (NIP): Dasar Hukum dan Fungsi Lengkap Read More »

Hapus NPWP atau Ajukan Status WP Nonaktif? Ini Cara Pilihnya!

Dalam dunia perpajakan, tidak jarang Wajib Pajak orang pribadi maupun badan menghadapi dilema administratif: apakah lebih baik mengajukan status sebagai Wajib Pajak Nonaktif atau langsung menghapus NPWP secara permanen? Kebingungan ini kerap muncul terutama saat seorang Wajib Pajak tidak lagi memiliki kegiatan usaha, telah berpindah domisili ke luar negeri, atau bahkan ketika sebuah badan usaha

Hapus NPWP atau Ajukan Status WP Nonaktif? Ini Cara Pilihnya! Read More »

Tahapan Bukti Permulaan Terbuka DJP melalui Sistem Coretax

Dalam era digitalisasi perpajakan yang semakin masif, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus bertransformasi untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk nyata dari transformasi ini adalah peluncuran proses Bukti Permulaan Terbuka (Bukper Terbuka) yang kini terintegrasi dalam sistem Coretax. Inovasi ini bukan sekadar perubahan prosedural, tetapi merupakan langkah strategis untuk

Tahapan Bukti Permulaan Terbuka DJP melalui Sistem Coretax Read More »

Cara Koreksi SPT PPN Terbaru via Delta SPT

Perkembangan sistem perpajakan digital membawa perubahan signifikan dalam pelaporan kewajiban pajak, khususnya bagi wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP). Salah satu inovasi terkini dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah penerapan metode Delta SPT dalam proses koreksi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Konsep ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pajak, tetapi juga memberikan

Cara Koreksi SPT PPN Terbaru via Delta SPT Read More »

Cara Mengisi Formulir BPA dan BP dengan Kode Objek Pajak yang Benar

Setiap wajib pajak yang terlibat dalam pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 maupun PPh Pasal 26 tentu memahami pentingnya akurasi dalam penggunaan kode objek pajak. Kode-kode ini bukan sekadar rangkaian angka, melainkan elemen krusial yang menjadi dasar perhitungan pajak serta pelaporan yang sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Kesalahan dalam memasukkan kode objek

Cara Mengisi Formulir BPA dan BP dengan Kode Objek Pajak yang Benar Read More »

PMK 34/2025: Perubahan Aturan Impor Barang Penumpang Internasional

Dalam era globalisasi yang semakin terbuka ini, mobilitas masyarakat antarnegara kian tinggi. Perjalanan internasional, baik untuk kepentingan bisnis, pendidikan, maupun ibadah seperti haji, telah menjadi hal yang lumrah. Namun demikian, banyak penumpang yang masih kurang memahami ketentuan pajak dan bea masuk atas barang bawaan pribadi yang dibawa dari luar negeri. Kurangnya informasi ini seringkali menyebabkan

PMK 34/2025: Perubahan Aturan Impor Barang Penumpang Internasional Read More »

Nomor Objek Pajak (NOP): Peran, Fungsi & Bedanya dengan NPWP

Dalam dunia perpajakan, khususnya di Indonesia, istilah-istilah teknis seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mungkin sudah sering terdengar di telinga masyarakat. Namun, ada satu istilah lain yang tak kalah penting, namun masih kerap disalahartikan, yaitu Nomor Objek Pajak (NOP). Bagi pemilik properti atau pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan, pemahaman terhadap

Nomor Objek Pajak (NOP): Peran, Fungsi & Bedanya dengan NPWP Read More »

Perbedaan Surat Teguran, STP & SKPKB

Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya menjadi bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit wajib pajak—baik individu maupun badan usaha—yang menghadapi tantangan dalam hal pelaporan atau pembayaran pajak. Kondisi ini dapat memicu terbitnya surat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti

Perbedaan Surat Teguran, STP & SKPKB Read More »

Apa Beda Koreksi Fiskal Permanen dan Temporer? Ini Penjelasannya

Dalam dunia bisnis dan perpajakan, memahami konsep koreksi fiskal adalah langkah fundamental bagi setiap perusahaan yang ingin menjaga kepatuhan pajaknya. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan inilah yang menimbulkan kebutuhan akan koreksi fiskal, yakni proses penyesuaian dari laba komersial ke laba fiskal untuk

Apa Beda Koreksi Fiskal Permanen dan Temporer? Ini Penjelasannya Read More »

Cara Cepat Mengurus Surat Keterangan Bebas PPh via DJP Online

Dalam dunia perpajakan, efisiensi dan ketepatan waktu menjadi dua faktor utama yang menentukan kelancaran operasional keuangan perusahaan maupun individu. Salah satu fasilitas perpajakan yang memberikan keuntungan nyata bagi wajib pajak adalah Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh). Dengan memanfaatkan SKB, wajib pajak dapat terhindar dari pemotongan atau pemungutan pajak yang semestinya tidak perlu dikenakan,

Cara Cepat Mengurus Surat Keterangan Bebas PPh via DJP Online Read More »

administrasi pajak