administrasi pajak Archives • Page 8 of 11 • ISB Consultant

13 Layanan Pajak dalam Era Coretax Berdasarkan PER 8/2025

Transformasi digital terus mendorong berbagai lembaga pemerintahan untuk mempercepat proses pelayanan, termasuk dalam hal administrasi perpajakan. Salah satu gebrakan besar di bidang ini adalah diterbitkannya PER-8/PJ/2025 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang menjadi tonggak utama dalam penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Coretax. Peraturan ini merumuskan 13 jenis layanan administrasi perpajakan yang kini terintegrasi

13 Layanan Pajak dalam Era Coretax Berdasarkan PER 8/2025 Read More »

Data e-Faktur Pajak Rusak atau Hilang? Ini Cara Pemulihannya

Dalam dunia perpajakan yang serba digital seperti saat ini, e-Faktur menjadi salah satu komponen krusial bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sistem ini tidak hanya menyederhanakan proses pelaporan dan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun juga menjadi bukti penting dalam kegiatan usaha yang sah dan tertib pajak. Oleh karena itu, kerusakan atau kehilangan data e-Faktur bisa

Data e-Faktur Pajak Rusak atau Hilang? Ini Cara Pemulihannya Read More »

Apa Beda Tax Deduction dan Tax Credit? Simak Penjelasannya!

Dalam dunia perpajakan, memahami istilah-istilah teknis sangatlah penting, terutama bagi para pelaku usaha, profesional, dan individu yang ingin patuh dan cermat dalam kewajiban perpajakan mereka. Dua istilah yang sering muncul dan kerap disalahpahami adalah tax credit (kredit pajak) dan tax deduction (pengurangan pajak). Keduanya memang berfungsi untuk mengurangi beban pajak, namun bekerja di tahap dan

Apa Beda Tax Deduction dan Tax Credit? Simak Penjelasannya! Read More »

Litigasi Pajak: Definisi, Hak & Prosedur

Dalam sistem perpajakan modern, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi penyangga penting untuk menjaga keseimbangan antara otoritas pajak dan wajib pajak. Salah satu mekanisme tersebut adalah litigasi pajak atau tax litigation. Meski sering kali dianggap sebagai jalan terakhir, pemahaman yang mendalam mengenai proses ini sangat krusial, terutama bagi pelaku usaha dan individu yang tengah menghadapi ketidaksetujuan

Litigasi Pajak: Definisi, Hak & Prosedur Read More »

Uji Arus Piutang dalam Pemeriksaan Pajak

Dalam proses pemeriksaan pajak, terdapat berbagai teknik analisis yang digunakan oleh otoritas pajak untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak (WP). Salah satu teknik yang memiliki peran krusial dalam memastikan keakuratan pelaporan penghasilan bruto adalah uji arus piutang. Metode ini sangat relevan, khususnya bagi entitas usaha yang menggunakan metode akrual dalam pencatatan keuangannya. Tanpa pemahaman yang memadai

Uji Arus Piutang dalam Pemeriksaan Pajak Read More »

Perbandingan Teori Benefit dan Ability to Pay dalam Perpajakan

Pajak memiliki peran sentral dalam pembangunan dan kelangsungan sebuah negara. Tanpa pajak, penyediaan layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan akan terganggu. Namun, bagaimana sebenarnya keadilan dalam sistem perpajakan dapat diwujudkan? Jawabannya sering kali merujuk pada dua teori utama yang menjadi landasan pemikiran dalam sistem perpajakan: Teori Benefit dan Teori Ability to Pay. Bagi masyarakat,

Perbandingan Teori Benefit dan Ability to Pay dalam Perpajakan Read More »

Peran Dissenting Opinion dalam Pembaruan Hukum Pajak Indonesia

Dalam dinamika hukum modern, munculnya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari hakim telah menjadi sorotan yang menarik, khususnya dalam sistem hukum Indonesia yang kian terbuka terhadap pluralitas pemikiran hukum. Fenomena ini tidak hanya memperkaya perspektif hukum secara teoretis, tetapi juga berperan konkret dalam reformasi kebijakan, termasuk dalam sektor hukum pajak yang sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi

Peran Dissenting Opinion dalam Pembaruan Hukum Pajak Indonesia Read More »

Perlakuan Pajak dan Akuntansi Sewa Menurut PSAK 73 di Indonesia

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, pengelolaan aset dan transaksi sewa memainkan peran penting dalam laporan keuangan dan kewajiban perpajakan suatu perusahaan. Terlebih dengan diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73, pendekatan pencatatan transaksi sewa mengalami perubahan mendasar. Ketidaksesuaian pemahaman terhadap standar akuntansi ini bisa mengakibatkan kesalahan pencatatan, bahkan potensi sanksi perpajakan. Penting bagi para

Perlakuan Pajak dan Akuntansi Sewa Menurut PSAK 73 di Indonesia Read More »

NITKU: Fungsi, Regulasi & Prosedur Pengajuan

Dalam dunia perpajakan Indonesia yang terus berkembang, efisiensi administrasi menjadi salah satu fokus utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu bentuk konkret dari reformasi ini adalah diperkenalkannya Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha atau yang lebih dikenal dengan sebutan NITKU. Bagi pelaku usaha yang memiliki lebih dari satu lokasi bisnis, NITKU bukan hanya sekadar nomor identitas,

NITKU: Fungsi, Regulasi & Prosedur Pengajuan Read More »

Cara Ajukan NPPN 2025 via Coretax DJP

Menjelang tahun pajak 2025, para wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas harus mulai bersiap. Salah satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan adalah pengajuan pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Batas waktu penyampaian pemberitahuan ini adalah 31 Maret 2025. Jika sampai terlewat, konsekuensinya cukup serius: wajib pajak dianggap menggunakan metode

Cara Ajukan NPPN 2025 via Coretax DJP Read More »

administrasi pajak