administrasi pajak

Perlakuan Pajak dan Akuntansi Sewa Menurut PSAK 73 di Indonesia

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, pengelolaan aset dan transaksi sewa memainkan peran penting dalam laporan keuangan dan kewajiban perpajakan suatu perusahaan. Terlebih dengan diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73, pendekatan pencatatan transaksi sewa mengalami perubahan mendasar. Ketidaksesuaian pemahaman terhadap standar akuntansi ini bisa mengakibatkan kesalahan pencatatan, bahkan potensi sanksi perpajakan. Penting bagi para […]

Perlakuan Pajak dan Akuntansi Sewa Menurut PSAK 73 di Indonesia Read More »

NITKU: Fungsi, Regulasi & Prosedur Pengajuan

Dalam dunia perpajakan Indonesia yang terus berkembang, efisiensi administrasi menjadi salah satu fokus utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu bentuk konkret dari reformasi ini adalah diperkenalkannya Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha atau yang lebih dikenal dengan sebutan NITKU. Bagi pelaku usaha yang memiliki lebih dari satu lokasi bisnis, NITKU bukan hanya sekadar nomor identitas,

NITKU: Fungsi, Regulasi & Prosedur Pengajuan Read More »

Cara Ajukan NPPN 2025 via Coretax DJP

Menjelang tahun pajak 2025, para wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas harus mulai bersiap. Salah satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan adalah pengajuan pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Batas waktu penyampaian pemberitahuan ini adalah 31 Maret 2025. Jika sampai terlewat, konsekuensinya cukup serius: wajib pajak dianggap menggunakan metode

Cara Ajukan NPPN 2025 via Coretax DJP Read More »

PMK 27/2025: Penggantian PPN dan Biaya Hibah Kesehatan

Pemerintah Indonesia terus berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kelancaran pelaksanaan proyek hibah internasional, khususnya di bidang kesehatan. Salah satu langkah nyata adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme baru dalam penggantian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan biaya lain-lain terkait proyek hibah. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian

PMK 27/2025: Penggantian PPN dan Biaya Hibah Kesehatan Read More »

Panduan Lengkap Formulir 1770Y, 1771Y, dan 1771$Y untuk Perpanjangan SPT Tahunan

Setiap Wajib Pajak di Indonesia memiliki kewajiban tahunan yang sangat penting, yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kewajiban ini tidak hanya menjadi penanda kepatuhan terhadap hukum perpajakan, tetapi juga merupakan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Meski demikian, dalam praktiknya, tidak semua Wajib Pajak dapat menyusun dan menyampaikan

Panduan Lengkap Formulir 1770Y, 1771Y, dan 1771$Y untuk Perpanjangan SPT Tahunan Read More »

KMK No. 5/KM.10/2025: Panduan Tarif Bunga Pajak April 2025

Setiap Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya tepat waktu. Namun, dalam praktiknya, keterlambatan atau kekeliruan pelaporan dan pembayaran pajak masih sering terjadi. Untuk mendorong kepatuhan dan memberikan efek jera, pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara rutin menetapkan tarif bunga sebagai bentuk sanksi administratif maupun imbalan bunga atas restitusi pajak. Untuk periode April 2025,

KMK No. 5/KM.10/2025: Panduan Tarif Bunga Pajak April 2025 Read More »

Solusi Kemenkeu Atasi Penurunan Penerimaan Negara di 2025

Penerimaan negara menjadi aspek krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan nasional. Pada awal tahun 2025, pemerintah dihadapkan pada tantangan berat akibat penurunan penerimaan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga Februari 2025, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 20,82% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk segera mengimplementasikan

Solusi Kemenkeu Atasi Penurunan Penerimaan Negara di 2025 Read More »

Nota Retur Pajak: Regulasi & Cara Pembuatannya

Dalam dunia bisnis, transaksi pengembalian Barang Kena Pajak (BKP) bukanlah hal yang jarang terjadi. Barang dapat dikembalikan karena berbagai alasan, seperti cacat produksi, kesalahan pengiriman, atau tidak sesuai spesifikasi pesanan. Dalam hal ini, pengembalian barang harus disertai dengan dokumen resmi berupa Nota Retur untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai Nota

Nota Retur Pajak: Regulasi & Cara Pembuatannya Read More »

SP2D: Fungsi, Jenis & Alur Penerbitannya

Dalam sistem keuangan negara, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua aspek krusial yang menjamin kelancaran pengelolaan anggaran. Salah satu instrumen yang digunakan dalam realisasi anggaran pemerintah adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dokumen ini menjadi bagian penting dalam administrasi keuangan negara, memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bagi perusahaan atau individu yang

SP2D: Fungsi, Jenis & Alur Penerbitannya Read More »

PMK 4/2025: Aturan Baru Pajak Barang Kiriman dan Dampaknya

Perdagangan digital lintas negara semakin berkembang pesat, khususnya di Indonesia sebagai salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Arus barang kiriman internasional meningkat drastis, sehingga menuntut regulasi perpajakan yang lebih adaptif dan transparan. Pemerintah pun menyesuaikan kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 (PMK 4/2025), yang berlaku efektif mulai 5 Maret

PMK 4/2025: Aturan Baru Pajak Barang Kiriman dan Dampaknya Read More »

Scroll to Top