administrasi pajak Archives • Page 9 of 11 • ISB Consultant

PMK 27/2025: Penggantian PPN dan Biaya Hibah Kesehatan

Pemerintah Indonesia terus berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kelancaran pelaksanaan proyek hibah internasional, khususnya di bidang kesehatan. Salah satu langkah nyata adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme baru dalam penggantian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan biaya lain-lain terkait proyek hibah. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian

PMK 27/2025: Penggantian PPN dan Biaya Hibah Kesehatan Read More »

Panduan Lengkap Formulir 1770Y, 1771Y, dan 1771$Y untuk Perpanjangan SPT Tahunan

Setiap Wajib Pajak di Indonesia memiliki kewajiban tahunan yang sangat penting, yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kewajiban ini tidak hanya menjadi penanda kepatuhan terhadap hukum perpajakan, tetapi juga merupakan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Meski demikian, dalam praktiknya, tidak semua Wajib Pajak dapat menyusun dan menyampaikan

Panduan Lengkap Formulir 1770Y, 1771Y, dan 1771$Y untuk Perpanjangan SPT Tahunan Read More »

KMK No. 5:KM.10:2025- Panduan Lengkap Tarif Bunga Pajak April 2025

KMK No. 5/KM.10/2025: Panduan Tarif Bunga Pajak April 2025

Setiap Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya tepat waktu. Namun, dalam praktiknya, keterlambatan atau kekeliruan pelaporan dan pembayaran pajak masih sering terjadi. Untuk mendorong kepatuhan dan memberikan efek jera, pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara rutin menetapkan tarif bunga sebagai bentuk sanksi administratif maupun imbalan bunga atas restitusi pajak. Untuk periode April 2025,

KMK No. 5/KM.10/2025: Panduan Tarif Bunga Pajak April 2025 Read More »

Solusi Kemenkeu Atasi Penurunan Penerimaan Negara di 2025

Penerimaan negara menjadi aspek krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan nasional. Pada awal tahun 2025, pemerintah dihadapkan pada tantangan berat akibat penurunan penerimaan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga Februari 2025, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 20,82% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk segera mengimplementasikan

Solusi Kemenkeu Atasi Penurunan Penerimaan Negara di 2025 Read More »

Nota Retur Pajak: Regulasi & Cara Pembuatannya

Dalam dunia bisnis, transaksi pengembalian Barang Kena Pajak (BKP) bukanlah hal yang jarang terjadi. Barang dapat dikembalikan karena berbagai alasan, seperti cacat produksi, kesalahan pengiriman, atau tidak sesuai spesifikasi pesanan. Dalam hal ini, pengembalian barang harus disertai dengan dokumen resmi berupa Nota Retur untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai Nota

Nota Retur Pajak: Regulasi & Cara Pembuatannya Read More »

SP2D: Fungsi, Jenis & Alur Penerbitannya

Dalam sistem keuangan negara, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua aspek krusial yang menjamin kelancaran pengelolaan anggaran. Salah satu instrumen yang digunakan dalam realisasi anggaran pemerintah adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dokumen ini menjadi bagian penting dalam administrasi keuangan negara, memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bagi perusahaan atau individu yang

SP2D: Fungsi, Jenis & Alur Penerbitannya Read More »

PMK 4/2025: Aturan Baru Pajak Barang Kiriman dan Dampaknya

Perdagangan digital lintas negara semakin berkembang pesat, khususnya di Indonesia sebagai salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Arus barang kiriman internasional meningkat drastis, sehingga menuntut regulasi perpajakan yang lebih adaptif dan transparan. Pemerintah pun menyesuaikan kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 (PMK 4/2025), yang berlaku efektif mulai 5 Maret

PMK 4/2025: Aturan Baru Pajak Barang Kiriman dan Dampaknya Read More »

Cara Menghitung Penghasilan Bruto dan Pengurangan Pajak

Pelaporan pajak penghasilan merupakan kewajiban setiap individu dan badan usaha yang memperoleh penghasilan. Salah satu elemen penting dalam pelaporan ini adalah penghasilan bruto, yaitu total pendapatan sebelum dikurangi pajak dan biaya lain yang diakui dalam ketentuan perpajakan. Memahami penghasilan bruto serta biaya-biaya yang dapat dikurangkan sangatlah penting untuk memastikan perhitungan pajak yang efisien dan sesuai

Cara Menghitung Penghasilan Bruto dan Pengurangan Pajak Read More »

Mengapa Data Biometrik Diperlukan dalam Sistem Pajak Modern?

Perkembangan teknologi semakin pesat, dan dampaknya terasa di berbagai sektor, termasuk sistem perpajakan. Pemerintah dan otoritas pajak terus mencari cara untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan keakuratan dalam pengelolaan pajak. Salah satu inovasi terbaru yang mulai diterapkan di berbagai negara adalah penggunaan data biometrik. Data biometrik menawarkan solusi autentikasi yang lebih aman dibandingkan metode tradisional seperti

Mengapa Data Biometrik Diperlukan dalam Sistem Pajak Modern? Read More »

Penyebab & Cara Mengatasi SPT Lebih Bayar

Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, tidak jarang terjadi kesalahan dalam pengisian SPT yang menyebabkan status lebih bayar. Jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini dapat menghambat proses pengembalian pajak (restitusi) atau bahkan menimbulkan masalah administrasi di kemudian hari. Oleh karena

Penyebab & Cara Mengatasi SPT Lebih Bayar Read More »

administrasi pajak