PKP Omzet Kecil Bisa Pakai PPh Final UMKM? Ini Jawabannya!

Mendirikan perusahaan baru sering kali menghadirkan beragam pertanyaan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan. Salah satu isu yang paling sering muncul adalah anggapan bahwa status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) selalu membuat perusahaan wajib menggunakan tarif PPh umum. Kondisi ini menjadi dilema tersendiri bagi banyak pelaku usaha yang omzetnya masih terbatas dan sedang dalam tahap bertumbuh. Situasi tersebut […]

PKP Omzet Kecil Bisa Pakai PPh Final UMKM? Ini Jawabannya! Read More »

6 Penyebab PKP Kehilangan Akses Faktur Pajak

Dalam era digitalisasi perpajakan, pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak semakin ketat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperbarui regulasi untuk memastikan Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan. Salah satu kebijakan terbaru yang menuai perhatian adalah penerapan aturan mengenai penonaktifan akses faktur pajak bagi PKP yang tidak patuh. Aturan ini tidak hanya berdampak pada aspek

6 Penyebab PKP Kehilangan Akses Faktur Pajak Read More »

Status PKP Bisa Dicabut Secara Jabatan? Ini Penjelasan PER-7/PJ/2025

Tidak semua status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) bersifat permanen. Dalam dinamika perpajakan Indonesia, DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki kewenangan untuk mencabut pengukuhan PKP secara jabatan. Kebijakan ini secara resmi diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025. Ketentuan ini membawa implikasi besar terhadap kelangsungan usaha dan kepatuhan pajak bagi para wajib pajak.

Status PKP Bisa Dicabut Secara Jabatan? Ini Penjelasan PER-7/PJ/2025 Read More »

Cara Mengukuhkan Diri Sebagai PKP Sesuai Aturan PER 7/PJ/2025

Peraturan perpajakan di Indonesia terus mengalami pembaruan untuk menjawab kebutuhan administrasi yang semakin kompleks. Salah satu regulasi terbaru adalah PER-7/PJ/2025 yang mulai berlaku pada 21 Mei 2025. Peraturan ini menjadi acuan baru dalam proses pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), terutama dalam sistem Coretax yang saat ini menjadi platform utama dalam pengelolaan data dan layanan perpajakan

Cara Mengukuhkan Diri Sebagai PKP Sesuai Aturan PER 7/PJ/2025 Read More »

Ketentuan Tarif PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak PKP

Pengaturan mengenai pajak merupakan salah satu aspek penting dalam regulasi ekonomi suatu negara. Tarif pajak yang dikenakan kepada para wajib pajak menjadi perhatian utama, terutama bagi mereka yang bergerak dalam sektor usaha. Salah satu tarif pajak yang menjadi sorotan adalah tarif PPh final sebesar 0,5% yang berlaku bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun,

Ketentuan Tarif PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak PKP Read More »

PKP & Non PKP Bisa Ajukan Sertifikat Elektronik, Ini Caranya!

Dalam era digital yang semakin berkembang, transformasi teknologi telah mxembawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal administrasi pajak. Salah satu inovasi yang mencolok adalah penggunaan sertifikat elektronik (sertel) dalam proses perpajakan. Pentingnya sertifikat elektronik sebagai alat verifikasi dan autentikasi telah semakin diakui, terutama dalam konteks kenyamanan, kecepatan, dan keamanan dalam transaksi pajak.

PKP & Non PKP Bisa Ajukan Sertifikat Elektronik, Ini Caranya! Read More »

pkp

PKP Omzet Kecil Bisa Pakai PPh Final UMKM? Ini Jawabannya!

6 Penyebab PKP Kehilangan Akses Faktur Pajak

Status PKP Bisa Dicabut Secara Jabatan? Ini Penjelasan PER-7/PJ/2025

Cara Mengukuhkan Diri Sebagai PKP Sesuai Aturan PER 7/PJ/2025

Ketentuan Tarif PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak PKP

PKP & Non PKP Bisa Ajukan Sertifikat Elektronik, Ini Caranya!

Tentang Kami

Kontak Kami

Kunjungi Kami