regulasi pajak

Pada 5 Januari 2025, pemerintah akan menerapkan opsen pajak atau pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Penerapan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak (WP), karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai pendapatan asli daerah (PAD).