Daftar Kode Koreksi Fiskal Positif & Negatif SPT Tahunan Badan

Menyusun dan melaporkan SPT Tahunan Badan bukanlah sekadar formalitas administrasi, tetapi merupakan kewajiban hukum yang membutuhkan ketelitian tinggi. Banyak perusahaan yang kerap menemui kendala ketika harus menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan peraturan perpajakan. Di sinilah konsep koreksi fiskal memiliki peran penting, khususnya dalam sistem administrasi berbasis Coretax yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam […]

Daftar Kode Koreksi Fiskal Positif & Negatif SPT Tahunan Badan Read More »

Cara Mudah Menjawab SP2DK Online di Coretax DJP

Menghadapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sering kali membuat Wajib Pajak merasa was-was. Dokumen ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bentuk klarifikasi terhadap data perpajakan yang terdeteksi tidak sinkron atau memerlukan penjelasan lebih lanjut. Namun, seiring dengan penerapan sistem Coretax, kini proses menjawab SP2DK dapat dilakukan secara online sehingga lebih

Cara Mudah Menjawab SP2DK Online di Coretax DJP Read More »

Marketplace Kini Jadi Pemungut Pajak, Apa Dampaknya?

Perkembangan ekosistem perdagangan digital di Indonesia kini memasuki babak baru. Pemerintah, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, menetapkan bahwa marketplace akan berperan aktif sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Kebijakan ini secara resmi mulai diberlakukan pada 14 Juli 2025 dan menjadi tonggak penting dalam modernisasi sistem pemungutan pajak nasional. Transformasi ini

Marketplace Kini Jadi Pemungut Pajak, Apa Dampaknya? Read More »

Syarat & Kriteria WPOP Berpenghasilan Rendah Tak Perlu Lapor SPT

Dalam dunia perpajakan, memahami kewajiban administrasi pajak merupakan hal yang krusial, tidak hanya bagi badan usaha tetapi juga bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Sayangnya, tidak semua orang memahami bahwa tidak seluruh WPOP diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun menyetor angsuran bulanan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Padahal, pemahaman akan kriteria ini dapat

Syarat & Kriteria WPOP Berpenghasilan Rendah Tak Perlu Lapor SPT Read More »

SPT Tidak Diterima DJP? Cek 13 Penyebab Umumnya di Sini

Setiap Wajib Pajak tentu ingin menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai aturan. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua Surat Pemberitahuan (SPT) yang sudah dikirimkan secara otomatis dianggap sah oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)? Dalam praktiknya, terdapat sejumlah kondisi yang menyebabkan SPT dianggap tidak disampaikan, walaupun secara fisik atau digital telah diterima oleh sistem. Penting

SPT Tidak Diterima DJP? Cek 13 Penyebab Umumnya di Sini Read More »

Restitusi Gagal? Ini Ketentuan DJP soal SPT Lebih Bayar

Dalam dunia perpajakan, istilah “lebih bayar” sering kali menjadi harapan bagi Wajib Pajak, terutama mereka yang merasa telah menyetor pajak melebihi jumlah yang seharusnya. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua Surat Pemberitahuan (SPT) yang menunjukkan status lebih bayar otomatis berarti Wajib Pajak akan menerima pengembalian dana dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)? Artikel ini membahas secara

Restitusi Gagal? Ini Ketentuan DJP soal SPT Lebih Bayar Read More »

Cara Lapor SPT Tahunan Manual dengan Kertas di Coretax

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan kewajiban rutin yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Dalam beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong digitalisasi sistem perpajakan nasional, termasuk dengan mengimplementasikan sistem Coretax Administration System yang berbasis elektronik. Namun, masih ada sebagian Wajib Pajak yang mempertanyakan apakah pelaporan

Cara Lapor SPT Tahunan Manual dengan Kertas di Coretax Read More »

Perubahan Format SPT PPh 21/26 Sesuai Coretax 2025

Transformasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia telah memasuki babak baru dengan implementasi Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu perubahan paling signifikan dalam sistem ini adalah reformasi terhadap format Bukti Potong (Bupot) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26. Perubahan yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 ini ditujukan

Perubahan Format SPT PPh 21/26 Sesuai Coretax 2025 Read More »

Panduan Lengkap Formulir 1770Y, 1771Y, dan 1771$Y untuk Perpanjangan SPT Tahunan

Setiap Wajib Pajak di Indonesia memiliki kewajiban tahunan yang sangat penting, yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kewajiban ini tidak hanya menjadi penanda kepatuhan terhadap hukum perpajakan, tetapi juga merupakan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Meski demikian, dalam praktiknya, tidak semua Wajib Pajak dapat menyusun dan menyampaikan

Panduan Lengkap Formulir 1770Y, 1771Y, dan 1771$Y untuk Perpanjangan SPT Tahunan Read More »

Penyebab & Cara Mengatasi SPT Lebih Bayar

Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, tidak jarang terjadi kesalahan dalam pengisian SPT yang menyebabkan status lebih bayar. Jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini dapat menghambat proses pengembalian pajak (restitusi) atau bahkan menimbulkan masalah administrasi di kemudian hari. Oleh karena

Penyebab & Cara Mengatasi SPT Lebih Bayar Read More »

SPT Tahunan