ISB Consultant

Bupot A1 Tidak Bisa Diproses? Saatnya Periksa Validasi NIK Pegawai

Perubahan regulasi perpajakan di Indonesia semakin menunjukkan arah yang lebih sistematis dan terintegrasi. Salah satu contohnya adalah ketentuan baru yang mengatur penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dalam pembuatan Bukti Potong (Bupot) A1. Ketentuan ini merupakan bagian dari transformasi digital yang diusung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sistem Coretax, yang menggantikan penggunaan NPWP sementara

Bupot A1 Tidak Bisa Diproses? Saatnya Periksa Validasi NIK Pegawai Read More »

Coretax Error? Tiket Melati DJP Solusinya!

Dalam era digitalisasi sistem perpajakan yang semakin masif, berbagai layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini dapat diakses secara daring melalui platform Coretax. Sistem ini menjadi tulang punggung dalam pelaporan, pembayaran, serta administrasi perpajakan lainnya. Namun, kendala teknis seperti error sistem, gangguan server, atau notifikasi yang tidak sesuai seringkali menghambat kelancaran pelaksanaan kewajiban perpajakan. Bagi Wajib

Coretax Error? Tiket Melati DJP Solusinya! Read More »

Cara Mengatasi NIK Deregistered Wanita Kawin di Coretax

Dalam praktik administrasi perpajakan modern, implementasi sistem berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui Coretax telah membawa banyak perubahan signifikan. Salah satu dinamika yang kerap menimbulkan kebingungan di lapangan adalah ketika seorang wanita yang telah menikah dan sebelumnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri, tidak dapat digunakan lagi karena statusnya muncul sebagai “Deregistered”. Kondisi ini

Cara Mengatasi NIK Deregistered Wanita Kawin di Coretax Read More »

Cara Mendapatkan SKB PPh Final Warisan Tanah & Bangunan

Pengurusan dokumen perpajakan terkait warisan sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi ahli waris. Di tengah proses administrasi yang sudah kompleks, muncul pula keharusan memahami ketentuan perpajakan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berujung pada sanksi. Salah satunya adalah pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan karena waris.

Cara Mendapatkan SKB PPh Final Warisan Tanah & Bangunan Read More »

Studi Kasus Pajak PPh 22 bagi Penjual Online di Marketplace

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam ekosistem perdagangan. Saat ini, transaksi jual beli tidak hanya terjadi secara konvensional, tetapi juga secara daring melalui platform marketplace. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menyesuaikan regulasi perpajakan demi menjawab tantangan era digital, termasuk dengan diterbitkannya PMK No. 37 Tahun 2025 yang mengatur pemungutan Pajak

Studi Kasus Pajak PPh 22 bagi Penjual Online di Marketplace Read More »

PMK 44/2025: Bekal Khusus Operasi TNI Kini Bebas PPN

Demi mendukung keberlanjutan operasi militer dan mempercepat penanganan dalam situasi darurat, pemerintah mengambil langkah strategis melalui regulasi baru. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2025 menjadi payung hukum atas insentif pajak yang sangat dinanti oleh banyak kalangan, khususnya mereka yang berkecimpung dalam pengadaan alat dan logistik untuk kebutuhan militer. Kebijakan ini tidak hanya penting

PMK 44/2025: Bekal Khusus Operasi TNI Kini Bebas PPN Read More »

Cara Lapor & Setor PPN PMSE Sesuai PER-12/PJ/2025

Transformasi digital yang pesat telah mendorong Ditjen Pajak untuk terus menyempurnakan aturan perpajakan di sektor ekonomi digital. Salah satu langkah terkini adalah terbitnya PER-12/PJ/2025 yang mulai berlaku sejak 22 Mei 2025. Regulasi ini hadir sebagai penyesuaian terhadap perkembangan teknologi sistem Coretax dan sebagai tindak lanjut dari PMK Nomor 81 Tahun 2024. Peraturan baru ini tidak

Cara Lapor & Setor PPN PMSE Sesuai PER-12/PJ/2025 Read More »

Syarat & Prosedur UMKM Online Omzet Kecil Bisa Bebas Pajak

Pertumbuhan pesat perdagangan digital di Indonesia telah menciptakan peluang emas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan semakin mudahnya menjual produk secara daring melalui marketplace, banyak pelaku usaha yang kini menggantungkan penghasilannya dari aktivitas jual beli online. Namun, kemudahan ini juga disertai dengan konsekuensi perpajakan yang perlu dipahami secara mendalam oleh para pelaku

Syarat & Prosedur UMKM Online Omzet Kecil Bisa Bebas Pajak Read More »

Marketplace Kini Jadi Pemungut Pajak, Apa Dampaknya?

Perkembangan ekosistem perdagangan digital di Indonesia kini memasuki babak baru. Pemerintah, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, menetapkan bahwa marketplace akan berperan aktif sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Kebijakan ini secara resmi mulai diberlakukan pada 14 Juli 2025 dan menjadi tonggak penting dalam modernisasi sistem pemungutan pajak nasional. Transformasi ini

Marketplace Kini Jadi Pemungut Pajak, Apa Dampaknya? Read More »

Cara Lapor Pajak Penjual Online Sesuai PMK 37/2025

Perubahan regulasi perpajakan sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha, terlebih bagi mereka yang menjalankan bisnis secara daring. Mulai tahun 2025, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 telah menetapkan mekanisme baru dalam pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) bagi penjual online. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi transaksi harian, namun juga

Cara Lapor Pajak Penjual Online Sesuai PMK 37/2025 Read More »