ISB Consultant

Dalam praktik perpajakan, pengusaha sering kali memilih pendekatan yang praktis dalam penerbitan faktur pajak, terutama dalam transaksi kepada konsumen akhir. Faktur pajak digunggung atau dikenal juga sebagai faktur pajak pedagang eceran menjadi pilihan yang umum karena sifatnya yang tidak mewajibkan pencantuman identitas pembeli secara lengkap. Namun, perkembangan regulasi terbaru menuntut kewaspadaan lebih tinggi, terutama setelah

Ketelitian dalam pelaporan pajak bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga tentang menjaga kredibilitas usaha di mata otoritas fiskal. Salah satu aspek penting yang kerap menjadi perhatian dalam praktik perpajakan adalah ketepatan dan kelengkapan faktur pajak. Sayangnya, tidak semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) menyadari dampak serius dari penerbitan faktur pajak yang tidak lengkap. Faktur pajak tidak

Di era digitalisasi perpajakan seperti saat ini, sistem e-Billing menjadi salah satu inovasi yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Namun, tidak semua wajib pajak memahami seluk-beluk sistem ini secara mendalam, termasuk soal masa berlaku kode e-Billing yang belakangan ini mengalami perubahan signifikan. Ketidaktahuan terhadap masa berlaku kode billing bisa berdampak

Digitalisasi di bidang perpajakan terus mengalami kemajuan yang signifikan. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah peran aktif Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang kini diatur lebih rinci melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2025. Bagi para pelaku usaha, praktisi pajak, dan khususnya konsultan pajak, memahami regulasi ini adalah langkah krusial untuk menyesuaikan diri dengan sistem