ISB Consultant

Bagi para pemilik UMKM, aturan pajak sering kali menjadi area yang paling sensitif karena berhubungan langsung dengan arus kas, kepatuhan, dan keberlanjutan usaha. Ketika pemerintah menerbitkan PP 20/2026, perhatian pelaku usaha tidak hanya tertuju pada tarif yang tetap dipertahankan, tetapi juga pada siapa saja yang masih berhak menikmati fasilitas PPh Final UMKM dan siapa yang

Banyak pemilik UMKM mengira bahwa omzet di bawah Rp4,8 miliar otomatis membuat usahanya berhak memakai PPh Final 0,5%. Pada praktiknya, anggapan tersebut tidak selalu tepat. Bentuk usaha, jenis kegiatan, kepemilikan entitas lain, hingga masa pemanfaatan fasilitas dapat membuat status pajak sebuah usaha berbeda meskipun omzetnya terlihat kecil. Karena itu, sebelum menghitung pajak atau menyiapkan laporan,

Perubahan aturan pajak sering menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pemilik UMKM yang sedang menjaga arus kas dan berusaha mempertahankan margin usaha. Saat PP 20/2026 ramai dibahas, tidak sedikit pelaku usaha yang langsung berasumsi bahwa tarif pajak UMKM naik, fasilitas final dicabut, dan semua pelaku usaha kecil harus beralih ke skema pajak umum. Padahal, pembacaan yang tergesa-gesa