ISB Consultant

Inbreng Adalah: Dasar Hukum, Tujuan, Risiko dan Tata Caranya

Inbreng adalah istilah hukum yang merujuk pada penyetoran modal perseroan dalam bentuk aset non tunai, bukan uang tunai. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pada Pasal 34, yang membuka opsi penyetoran modal berupa benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, sepanjang nilainya dapat diukur dengan uang. Skema

Inbreng Adalah: Dasar Hukum, Tujuan, Risiko dan Tata Caranya Read More »

Kertas Kerja Audit Adalah: Contoh, Jenis & Cara Menyusunnya

Kertas kerja audit adalah kumpulan dokumen dan catatan yang disusun auditor selama proses pemeriksaan laporan keuangan berlangsung. Dokumen ini mencakup bukti audit, hasil analisis, alokasi pekerjaan antaranggota tim, hingga catatan komunikasi dengan klien. Bagi staf maupun asisten auditor, kertas kerja menjadi acuan utama untuk menunjukkan bahwa setiap prosedur pemeriksaan telah dijalankan sesuai Standar Audit yang

Kertas Kerja Audit Adalah: Contoh, Jenis & Cara Menyusunnya Read More »

5 Prinsip Pemungutan Pajak Indonesia dan Penerapannya

Setiap rupiah yang disetorkan wajib pajak ke kas negara pada dasarnya tidak dipungut secara serampangan. Ada aturan main yang mengikat, ada batasan yang mengatur, dan ada asas yang menjadi pijakan agar negara tidak berlaku sewenang-wenang kepada rakyatnya sendiri. Dari sinilah lahir istilah prinsip pemungutan pajak, sebuah kerangka dasar yang menjaga sistem perpajakan tetap adil sekaligus

5 Prinsip Pemungutan Pajak Indonesia dan Penerapannya Read More »

SPOP Adalah: Fungsi, Ketentuan dan Kewajiban Wajib Pajak

Setiap tahun, pemilik rumah, ruko, maupun tanah di Indonesia berhadapan dengan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebelum tagihan tersebut terbit dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), ada satu dokumen yang wajib diisi lebih dulu, yaitu Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau yang lazim disingkat SPOP. Sayangnya, istilah ini masih terdengar asing bagi sebagian wajib

SPOP Adalah: Fungsi, Ketentuan dan Kewajiban Wajib Pajak Read More »

solusi nik istri tidak muncul terbaca di coretax

NIK Istri Tidak Muncul di Coretax? Ini Penyebab dan Solusinya

Keluhan soal Coretax rasanya belum berhenti sejak sistem administrasi perpajakan ini resmi digunakan. Setiap minggu selalu ada saja kendala baru yang muncul di lini masa media sosial, mulai dari sistem yang lambat diakses hingga data yang tidak sinkron antarmodul. Salah satu kendala yang cukup sering dikeluhkan belakangan ini adalah NIK istri yang tidak muncul saat

NIK Istri Tidak Muncul di Coretax? Ini Penyebab dan Solusinya Read More »

Cara Lapor Bupot PPh Istri yang Gabung NPWP Suami

Musim pelaporan SPT Tahunan selalu memunculkan pertanyaan serupa dari pasangan suami istri yang sama-sama bekerja. Salah satu yang paling sering muncul adalah soal bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) milik istri yang tidak memiliki NPWP sendiri karena statusnya sudah digabung dengan NPWP suami sebagai kepala keluarga. Pertanyaan tersebut wajar muncul sebab aturan perpajakan keluarga di Indonesia

Cara Lapor Bupot PPh Istri yang Gabung NPWP Suami Read More »

Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi dengan 2 Bupot di Coretax

Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang memegang dua bukti potong PPh Pasal 21 dalam satu tahun pajak sebenarnya bukan hal asing. Kondisi ini biasa muncul pada karyawan yang berpindah tempat kerja di tengah tahun, atau pada pekerja yang merangkap pekerjaan sampingan sehingga menerima penghasilan dari dua pemberi kerja sekaligus. Ketika masuk masa pelaporan SPT Tahunan,

Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi dengan 2 Bupot di Coretax Read More »

cara, syarat & prosedur mengajukan pengembalian pendahuluan pajak

Cara & Syarat Pengajuan Pengembalian Pendahuluan Pajak

Bagi wajib pajak yang sedang menunggu kelebihan pembayaran pajak kembali, kecepatan pencairan sering kali sama berharganya dengan jumlah restitusi itu sendiri. Karena itu, pengembalian pendahuluan pajak atas SPT Lebih Bayar menjadi topik yang relevan bagi Orang Pribadi, Badan, maupun Pengusaha Kena Pajak yang ingin memperoleh dana pajak dengan proses yang lebih singkat dan tertata. Seiring

Cara & Syarat Pengajuan Pengembalian Pendahuluan Pajak Read More »

Ketentuan DHE SDA Terbaru dalam PP 21/2026

PP 21/2026 merupakan revisi kedua atas PP 36/2023 yang menata kembali kewajiban penempatan DHE SDA. Pemerintah menempatkan kebijakan ini sebagai instrumen untuk memperkuat cadangan devisa nasional, menjaga stabilitas ekonomi domestik, dan memastikan manfaat ekspor sumber daya alam lebih terasa di dalam negeri. Arah kebijakan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperbaiki tata kelola ekspor agar

Ketentuan DHE SDA Terbaru dalam PP 21/2026 Read More »

Revisi UU P2SK 2026, Ini yang Perlu Dicermati Pelaku Usaha

Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK menjadi salah satu pembaruan regulasi yang paling diperhatikan oleh pelaku usaha, investor, dan masyarakat luas. Perubahan yang diatur tidak hanya menyentuh lembaga keuangan, tetapi juga merambah isu perlindungan konsumen, penguatan pengawasan, pengelolaan aset digital, hingga arah pengembangan ekosistem keuangan nasional

Revisi UU P2SK 2026, Ini yang Perlu Dicermati Pelaku Usaha Read More »