Cara Pengajuan NPPN untuk Freelancer dan Usahawan Non-Final

Perkembangan ekonomi digital dan meningkatnya jumlah pekerja mandiri membuat kewajiban perpajakan menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Freelancer dan usahawan non-final dituntut untuk memahami mekanisme penghitungan pajak yang sesuai dengan ketentuan agar tidak menimbulkan risiko administrasi di kemudian hari. Salah satu fasilitas yang disediakan pemerintah untuk memberikan kemudahan adalah Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau NPPN. […]

Cara Pengajuan NPPN untuk Freelancer dan Usahawan Non-Final Read More »

Standar Akuntansi Sektor Agrikultur Sesuai PMK 85/2025

Standar Akuntansi Bidang Agrikultur Sesuai PMK 85/2025

Sektor agrikultur memegang peranan strategis dalam pengelolaan kekayaan negara, terutama karena besarnya nilai aset biologis yang terlibat di dalamnya. Aktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan bukan hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, tetapi juga membentuk portofolio aset negara yang signifikan dan dinamis. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan sektor ini menjadi kebutuhan

Standar Akuntansi Bidang Agrikultur Sesuai PMK 85/2025 Read More »

Faktur Pajak Pengganti: Pengertian, Dasar Hukum & Contoh

Ketepatan administrasi perpajakan merupakan fondasi utama dalam menjaga kepatuhan dan keberlanjutan usaha. Salah satu aspek yang kerap menimbulkan keraguan di kalangan Pengusaha Kena Pajak adalah penentuan tanggal faktur pajak pengganti. Kesalahan kecil dalam penanggalan dapat berdampak pada pelaporan pajak, sanksi administrasi, hingga risiko pemeriksaan pajak. Di tengah dinamika regulasi perpajakan yang terus berkembang, pemahaman yang

Faktur Pajak Pengganti: Pengertian, Dasar Hukum & Contoh Read More »

Tarif Bea Keluar Emas & Contoh Cara Hitung Sesuai PMK 80/2025

Perubahan kebijakan fiskal di sektor komoditas strategis selalu membawa implikasi signifikan bagi pelaku usaha. Salah satu regulasi yang kini menjadi perhatian utama adalah pengenaan bea keluar atas ekspor emas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025. Aturan ini tidak hanya berdampak pada arus perdagangan internasional, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap perencanaan pajak

Tarif Bea Keluar Emas & Contoh Cara Hitung Sesuai PMK 80/2025 Read More »

PPh atas Transaksi Perusahaan Asing dengan BUT di Indonesia

Aktivitas bisnis lintas negara saat ini bukan lagi hal yang luar biasa. Perusahaan di Indonesia semakin sering melakukan transaksi pembelian barang, penggunaan jasa profesional, hingga kerja sama pembiayaan dengan entitas luar negeri. Di tengah dinamika tersebut, aspek perpajakan menjadi isu krusial yang tidak dapat diabaikan, khususnya ketika perusahaan luar negeri memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT)

PPh atas Transaksi Perusahaan Asing dengan BUT di Indonesia Read More »

Status NPWP Istri Tidak Bekerja dan Risikonya Jika Tidak Disesuaikan

Perubahan sistem administrasi perpajakan di Indonesia menuntut setiap Wajib Pajak untuk semakin memahami posisi dan kewajibannya secara tepat. Salah satu isu yang kerap menimbulkan kebingungan adalah status Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi istri yang tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan. Kondisi ini sering dijumpai dalam praktik, khususnya pada keluarga yang sebelumnya sama-sama bekerja namun

Status NPWP Istri Tidak Bekerja dan Risikonya Jika Tidak Disesuaikan Read More »

Cara Hitung Bayar Angsuran PPh 25 untuk Individual & Badan

Kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan pelaporan tahunan, tetapi juga menyangkut kewajiban pembayaran pajak secara berkala sepanjang tahun berjalan. Salah satu aspek yang sering memerlukan perhatian khusus adalah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. Ketentuan ini menuntut pemahaman yang memadai karena kesalahan perhitungan atau keterlambatan pembayaran dapat berdampak pada sanksi administrasi yang merugikan. Dalam praktiknya, baik

Cara Hitung Bayar Angsuran PPh 25 untuk Individual & Badan Read More »

Dugaan Tidak Lapor SPT, Komisaris di Semarang Berujung Proses Pidana

Penahanan seorang komisaris perusahaan di Semarang akibat dugaan pengemplangan pajak dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 3,9 miliar memperlihatkan konsekuensi nyata ketika kewajiban perpajakan diabaikan. Ketidakpatuhan terhadap pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) serta penyampaian data yang tidak benar dapat berujung pada proses penyidikan, penahanan, hingga pidana penjara dan denda yang signifikan. Kronologi Singkat Perkara dan Posisi

Dugaan Tidak Lapor SPT, Komisaris di Semarang Berujung Proses Pidana Read More »

Registrasi NIK Massal: Fungsi, Batasan, dan Proses Lanjutan

Pemanfaatan inovasi administrasi perpajakan kerap menimbulkan anggapan bahwa seluruh proses yang bersifat digital selalu menghasilkan perubahan status secara otomatis. Dalam konteks registrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara massal melalui sistem terbaru Direktorat Jenderal Pajak (DJP), persepsi tersebut sering menjadi sumber kebingungan bagi pemberi kerja maupun pegawai. Banyak yang berasumsi bahwa NIK yang telah terdaftar melalui

Registrasi NIK Massal: Fungsi, Batasan, dan Proses Lanjutan Read More »

Ketentuan Pajak Penerima dan Pemberi Sumbangan Bencana Alam

Sumbangan Bencana Alam Bisa Kena Pajak? Ini Aturannya!

Upaya penanggulangan bencana selalu memunculkan gelombang solidaritas dari berbagai pihak, mulai dari perusahaan besar hingga komunitas lokal. Dalam situasi seperti ini, bantuan yang diberikan biasanya berfokus pada pemulihan kondisi dan penyediaan kebutuhan mendesak. Meski demikian, masih banyak pertanyaan terkait bagaimana perlakuan pajak atas sumbangan tersebut, baik bagi pihak yang memberikan maupun pihak yang menerima. Di

Sumbangan Bencana Alam Bisa Kena Pajak? Ini Aturannya! Read More »