Studi Kasus Pajak PPh 22 bagi Penjual Online di Marketplace

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam ekosistem perdagangan. Saat ini, transaksi jual beli tidak hanya terjadi secara konvensional, tetapi juga secara daring melalui platform marketplace. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menyesuaikan regulasi perpajakan demi menjawab tantangan era digital, termasuk dengan diterbitkannya PMK No. 37 Tahun 2025 yang mengatur pemungutan Pajak […]

Studi Kasus Pajak PPh 22 bagi Penjual Online di Marketplace Read More »

Syarat & Prosedur UMKM Online Omzet Kecil Bisa Bebas Pajak

Pertumbuhan pesat perdagangan digital di Indonesia telah menciptakan peluang emas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan semakin mudahnya menjual produk secara daring melalui marketplace, banyak pelaku usaha yang kini menggantungkan penghasilannya dari aktivitas jual beli online. Namun, kemudahan ini juga disertai dengan konsekuensi perpajakan yang perlu dipahami secara mendalam oleh para pelaku

Syarat & Prosedur UMKM Online Omzet Kecil Bisa Bebas Pajak Read More »

Marketplace Kini Jadi Pemungut Pajak, Apa Dampaknya?

Perkembangan ekosistem perdagangan digital di Indonesia kini memasuki babak baru. Pemerintah, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, menetapkan bahwa marketplace akan berperan aktif sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Kebijakan ini secara resmi mulai diberlakukan pada 14 Juli 2025 dan menjadi tonggak penting dalam modernisasi sistem pemungutan pajak nasional. Transformasi ini

Marketplace Kini Jadi Pemungut Pajak, Apa Dampaknya? Read More »

Cara Lapor Pajak Penjual Online Sesuai PMK 37/2025

Perubahan regulasi perpajakan sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha, terlebih bagi mereka yang menjalankan bisnis secara daring. Mulai tahun 2025, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 telah menetapkan mekanisme baru dalam pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) bagi penjual online. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi transaksi harian, namun juga

Cara Lapor Pajak Penjual Online Sesuai PMK 37/2025 Read More »

Cara Input Transaksi UMKM & Hitung PPh Final di Coretax

Bagi pelaku usaha, terutama yang tergolong sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau UMKM, mencatat transaksi usaha dengan tertib bukan sekadar soal kepatuhan, tetapi juga bagian penting dari pengelolaan keuangan yang sehat. Dalam rangka mendukung kemudahan pelaporan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyediakan aplikasi Coretax yang dilengkapi fitur pencatatan transaksi sederhana. Dengan fitur ini, Wajib

Cara Input Transaksi UMKM & Hitung PPh Final di Coretax Read More »

Cara Mengisi Formulir Bukti Potong PPh 21 Sesuai PER 11/PJ/2025

Memahami kewajiban perpajakan menjadi hal yang esensial bagi setiap wajib pajak, terutama bagi pelaku usaha dan instansi yang memiliki tanggung jawab sebagai pemotong pajak. Salah satu bukti administrasi penting dalam hal ini adalah Formulir Bukti Potong PPh 21 (BP21). Seiring dengan pembaruan ketentuan melalui PER 11/PJ/2025, format dan cara pengisian formulir BP21 mengalami penyesuaian yang

Cara Mengisi Formulir Bukti Potong PPh 21 Sesuai PER 11/PJ/2025 Read More »

Cara Mengisi Formulir BPA dan BP dengan Kode Objek Pajak yang Benar

Setiap wajib pajak yang terlibat dalam pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 maupun PPh Pasal 26 tentu memahami pentingnya akurasi dalam penggunaan kode objek pajak. Kode-kode ini bukan sekadar rangkaian angka, melainkan elemen krusial yang menjadi dasar perhitungan pajak serta pelaporan yang sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Kesalahan dalam memasukkan kode objek

Cara Mengisi Formulir BPA dan BP dengan Kode Objek Pajak yang Benar Read More »

Cara Cepat Mengurus Surat Keterangan Bebas PPh via DJP Online

Dalam dunia perpajakan, efisiensi dan ketepatan waktu menjadi dua faktor utama yang menentukan kelancaran operasional keuangan perusahaan maupun individu. Salah satu fasilitas perpajakan yang memberikan keuntungan nyata bagi wajib pajak adalah Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh). Dengan memanfaatkan SKB, wajib pajak dapat terhindar dari pemotongan atau pemungutan pajak yang semestinya tidak perlu dikenakan,

Cara Cepat Mengurus Surat Keterangan Bebas PPh via DJP Online Read More »

Perbedaan PPh Final Jual Beli dan Sewa Properti

Dalam dunia perpajakan, memahami jenis-jenis pajak yang dikenakan atas transaksi properti sangat penting, terutama bagi pemilik aset atau pihak yang berencana berinvestasi di bidang ini. Salah satu yang sering menjadi pertanyaan adalah bagaimana perbedaan antara Pajak Penghasilan (PPh) Final atas jual beli properti dan sewa properti. Meskipun kedua jenis transaksi ini melibatkan tanah dan/atau bangunan,

Perbedaan PPh Final Jual Beli dan Sewa Properti Read More »

Perspektif Pajak atas Fasilitas Hiburan untuk Relasi Bisnis

Dalam dunia usaha yang kian kompetitif, menjalin hubungan baik dengan mitra bisnis menjadi kunci keberhasilan. Perusahaan sering kali mengalokasikan anggaran untuk kegiatan entertainment seperti makan malam bersama klien, pemberian bingkisan eksklusif, atau mengundang relasi ke acara premium sebagai bagian dari strategi pemasaran dan relasi publik. Namun, muncul pertanyaan penting dalam praktik perpajakan: apakah biaya entertainment

Perspektif Pajak atas Fasilitas Hiburan untuk Relasi Bisnis Read More »

pajak penghasilan