pajak penghasilan

PPh 21 Adalah: Subjek, Tarif Berapa Persen & Cara Hitung

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dan dipotong oleh pemberi kerja atau pihak pembayar. Angkanya tampak di slip gaji setiap bulan, sementara dasar hitungannya sering luput dibaca. Tim konsultan pajak ISB Consultant menyusun pembahasan di bawah bagi pekerja, pemberi kerja, dan Wajib Pajak orang pribadi. Isinya

PPh 21 Adalah: Subjek, Tarif Berapa Persen & Cara Hitung Read More »

PPh 28 Adalah: Ketentuan Berapa Persen & Cara Hitungnya

PPh 28 adalah istilah untuk PPh lebih bayar pada SPT Tahunan, yaitu kelebihan pembayaran pajak yang dapat direstitusi atau dikompensasikan ke tahun berikutnya. Secara formal, landasan hukumnya adalah Pasal 28A Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Status lebih bayar sering memicu dua perasaan sekaligus: lega karena dana bisa kembali, tetapi waswas membayangkan pemeriksaan. Tim ISB Consultant

PPh 28 Adalah: Ketentuan Berapa Persen & Cara Hitungnya Read More »

Perbedaan UD dan CV serta Jenis Pajaknya (Panduan Lengkap)

Perbedaan UD dan CV terletak pada struktur kepemilikan, status hukum, tanggung jawab pemilik, serta cara pajak penghasilan dihitung dan dilaporkan ke DJP. UD dijalankan oleh satu orang tanpa badan hukum, sedangkan CV berdiri atas kerja sama minimal dua sekutu. Memilih bentuk usaha sering terasa membingungkan ketika modal masih terbatas dan urusan pajak belum tersentuh. Salah

Perbedaan UD dan CV serta Jenis Pajaknya (Panduan Lengkap) Read More »

Pengembalian Pajak PPh 21: Cara Hitung & Contoh Surat

Pengembalian pajak PPh 21 bisa dilakukan dengan cara pengembalian oleh pemberi kerja di masa pajak terakhir atau restitusi lewat SPT Tahunan. Pilihan jalurnya ditentukan oleh hasil perhitungan pajak setahun dan status kelebihan bayarnya. Bila bukti potong BPA1 menunjukkan lebih bayar, karyawan tidak perlu bingung, dan HR juga tidak perlu ragu saat mengembalikannya. ISB Consultant merangkum

Pengembalian Pajak PPh 21: Cara Hitung & Contoh Surat Read More »

Kapan Bukti Potong PPh 23 Dibuat? Ini Penjelasannya

Kapan bukti potong PPh 23 dibuat? Bupot PPh 23 dibuat pada akhir bulan penghasilan dinyatakan, disediakan, atau jatuh tempo. Peristiwa yang terjadi lebih dahulu menjadi patokan, sehingga tanggal pembayaran belum tentu menjadi acuan. Urusan tanggal terlihat sepele, tetapi salah menetapkan masa pajak bisa memicu setoran terlambat hingga koreksi saat pemeriksaan. Panduan berikut disusun tim ISB

Kapan Bukti Potong PPh 23 Dibuat? Ini Penjelasannya Read More »

Ini 2 Kriteria Wajib Pajak yang Tidak Perlu Lapor SPT Masa PPh 25!

Kewajiban pelaporan pajak bulanan sering menimbulkan kebingungan, terutama saat harus menentukan apakah SPT Masa PPh Pasal 25 memang perlu dilaporkan. Tidak sedikit yang masih mempertanyakan apakah ketentuan ini berlaku untuk semua wajib pajak orang pribadi atau hanya untuk kondisi tertentu saja. Situasi ini sering muncul pada karyawan dengan penghasilan terbatas atau individu yang tidak memiliki

Ini 2 Kriteria Wajib Pajak yang Tidak Perlu Lapor SPT Masa PPh 25! Read More »

Risiko PPh Final 0,5% bagi Usaha Baru dan Belum Untung

Bagi pelaku UMKM, adanya skema PPh Final 0,5% memang menarik. Perhitungannya yang sederhana tanpa kebutuhan pembukuan kompleks sering dianggap sebagai solusi praktis untuk menekan beban administrasi. Namun dalam praktiknya, sering muncul situasi yang tidak sejalan dengan harapan. Saat usaha belum menghasilkan keuntungan, kewajiban pajak justru tetap harus dipenuhi. Kondisi ini sering terjadi pada usaha yang sedang

Risiko PPh Final 0,5% bagi Usaha Baru dan Belum Untung Read More »

Dampak Perubahan Peraturan PPh 21 di 2024

Perubahan kebijakan perpajakan kerap menimbulkan pertanyaan, terutama bagi pihak yang selama ini hanya merasakan dampaknya lewat slip gaji. Tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak melakukan evaluasi atas mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah berjalan. Di tengah upaya penyederhanaan administrasi pajak, muncul dinamika baru yang memengaruhi cara pajak dipotong setiap bulan. Pemahaman yang tepat menjadi

Dampak Perubahan Peraturan PPh 21 di 2024 Read More »

Cara Pengajuan NPPN untuk  Freelancer dan Usahawan Non-Final

Perkembangan ekonomi digital dan meningkatnya jumlah pekerja mandiri membuat kewajiban perpajakan menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Freelancer dan usahawan non-final dituntut untuk memahami mekanisme penghitungan pajak yang sesuai dengan ketentuan agar tidak menimbulkan risiko administrasi di kemudian hari. Salah satu fasilitas yang disediakan pemerintah untuk memberikan kemudahan adalah Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau NPPN.

Cara Pengajuan NPPN untuk  Freelancer dan Usahawan Non-Final Read More »

Cara Hitung Bayar Angsuran PPh 25 untuk Individual & Badan

Kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan pelaporan tahunan, tetapi juga menyangkut kewajiban pembayaran pajak secara berkala sepanjang tahun berjalan. Salah satu aspek yang sering memerlukan perhatian khusus adalah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. Ketentuan ini menuntut pemahaman yang memadai karena kesalahan perhitungan atau keterlambatan pembayaran dapat berdampak pada sanksi administrasi yang merugikan. Dalam praktiknya, baik

Cara Hitung Bayar Angsuran PPh 25 untuk Individual & Badan Read More »

Scroll to Top