ISB Consultant

4 Jenis Sumbangan dan Biaya Tertentu yang Mengurangi Beban Pajak

Regulasi perpajakan memberi ruang bagi Wajib Pajak untuk berkontribusi pada kepentingan sosial sekaligus memperoleh perlakuan pajak yang adil. Salah satu bentuk kontribusi tersebut adalah melalui pemberian sumbangan dan pembiayaan kegiatan sosial tertentu yang diakui oleh negara. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114 Tahun 2025, pemerintah memberikan kejelasan mengenai jenis sumbangan dan biaya tertentu yang

4 Jenis Sumbangan dan Biaya Tertentu yang Mengurangi Beban Pajak Read More »

Dampak Perubahan Peraturan PPh 21 di 2024

Perubahan kebijakan perpajakan kerap menimbulkan pertanyaan, terutama bagi pihak yang selama ini hanya merasakan dampaknya lewat slip gaji. Tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak melakukan evaluasi atas mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah berjalan. Di tengah upaya penyederhanaan administrasi pajak, muncul dinamika baru yang memengaruhi cara pajak dipotong setiap bulan. Pemahaman yang tepat menjadi

Dampak Perubahan Peraturan PPh 21 di 2024 Read More »

Sudah Lapor SPT Tahunan Tapi Tidak Muncul di Coretax

Ketika sistem administrasi perpajakan semakin terdigitalisasi, harapan Wajib Pajak tentu adalah kemudahan, kecepatan, dan transparansi data. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit Wajib Pajak yang mendapati SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya tidak muncul di Coretax DJP. Situasi ini kerap memunculkan tanda tanya besar, terutama bagi yang merasa telah melaksanakan kewajiban pelaporan tepat waktu. Permasalahan tersebut sebenarnya

Sudah Lapor SPT Tahunan Tapi Tidak Muncul di Coretax Read More »

Kapan Batas Waktu Konfirmasi SPKKP? Ini Jawabannya!

Arus digitalisasi administrasi perpajakan membawa perubahan signifikan terhadap cara Wajib Pajak berinteraksi dengan otoritas pajak. Salah satu implikasi penting dari perubahan ini adalah meningkatnya kebutuhan akan ketepatan waktu dan ketelitian dalam merespons setiap surat elektronik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam konteks pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Surat Permintaan Konfirmasi Kelebihan Pajak atau SPKKP menjadi

Kapan Batas Waktu Konfirmasi SPKKP? Ini Jawabannya! Read More »

Cek Validitasnya! Ini Ciri-ciri Faktur Pajak Fiktif dan Tidak Sah

Kepatuhan pajak tidak lagi dapat dipahami sebatas kewajiban administratif semata. Dalam praktik bisnis modern, akurasi dan keabsahan dokumen perpajakan menjadi fondasi utama untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus menghindari risiko hukum. Salah satu aspek yang paling krusial adalah penggunaan faktur pajak, terutama dalam pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di tengah meningkatnya pengawasan otoritas pajak dan integrasi

Cek Validitasnya! Ini Ciri-ciri Faktur Pajak Fiktif dan Tidak Sah Read More »

NPWP dan SPT Tahunan Suami Istri ASN Digabung, Bisakah?

Status pernikahan membawa konsekuensi hukum dan administratif yang tidak sederhana, termasuk dalam aspek perpajakan. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pemenuhan kewajiban pajak tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan pribadi, tetapi juga dengan sistem administrasi kepegawaian dan ketentuan internal instansi pemerintah. Di tengah kompleksitas regulasi tersebut, pertanyaan mengenai penggabungan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pelaporan Surat

NPWP dan SPT Tahunan Suami Istri ASN Digabung, Bisakah? Read More »

Cara Pengajuan NPPN untuk Freelancer dan Usahawan Non-Final

Perkembangan ekonomi digital dan meningkatnya jumlah pekerja mandiri membuat kewajiban perpajakan menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Freelancer dan usahawan non-final dituntut untuk memahami mekanisme penghitungan pajak yang sesuai dengan ketentuan agar tidak menimbulkan risiko administrasi di kemudian hari. Salah satu fasilitas yang disediakan pemerintah untuk memberikan kemudahan adalah Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau NPPN.

Cara Pengajuan NPPN untuk Freelancer dan Usahawan Non-Final Read More »

Standar Akuntansi Sektor Agrikultur Sesuai PMK 85/2025

Standar Akuntansi Bidang Agrikultur Sesuai PMK 85/2025

Sektor agrikultur memegang peranan strategis dalam pengelolaan kekayaan negara, terutama karena besarnya nilai aset biologis yang terlibat di dalamnya. Aktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan bukan hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, tetapi juga membentuk portofolio aset negara yang signifikan dan dinamis. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan sektor ini menjadi kebutuhan

Standar Akuntansi Bidang Agrikultur Sesuai PMK 85/2025 Read More »

Faktur Pajak Pengganti: Pengertian, Dasar Hukum & Contoh

Ketepatan administrasi perpajakan merupakan fondasi utama dalam menjaga kepatuhan dan keberlanjutan usaha. Salah satu aspek yang kerap menimbulkan keraguan di kalangan Pengusaha Kena Pajak adalah penentuan tanggal faktur pajak pengganti. Kesalahan kecil dalam penanggalan dapat berdampak pada pelaporan pajak, sanksi administrasi, hingga risiko pemeriksaan pajak. Di tengah dinamika regulasi perpajakan yang terus berkembang, pemahaman yang

Faktur Pajak Pengganti: Pengertian, Dasar Hukum & Contoh Read More »

Tarif Bea Keluar Emas & Contoh Cara Hitung Sesuai PMK 80/2025

Perubahan kebijakan fiskal di sektor komoditas strategis selalu membawa implikasi signifikan bagi pelaku usaha. Salah satu regulasi yang kini menjadi perhatian utama adalah pengenaan bea keluar atas ekspor emas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025. Aturan ini tidak hanya berdampak pada arus perdagangan internasional, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap perencanaan pajak

Tarif Bea Keluar Emas & Contoh Cara Hitung Sesuai PMK 80/2025 Read More »