ISB Consultant

PPh atas Transaksi Perusahaan Asing dengan BUT di Indonesia

Aktivitas bisnis lintas negara saat ini bukan lagi hal yang luar biasa. Perusahaan di Indonesia semakin sering melakukan transaksi pembelian barang, penggunaan jasa profesional, hingga kerja sama pembiayaan dengan entitas luar negeri. Di tengah dinamika tersebut, aspek perpajakan menjadi isu krusial yang tidak dapat diabaikan, khususnya ketika perusahaan luar negeri memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT)

PPh atas Transaksi Perusahaan Asing dengan BUT di Indonesia Read More »

Status NPWP Istri Tidak Bekerja dan Risikonya Jika Tidak Disesuaikan

Perubahan sistem administrasi perpajakan di Indonesia menuntut setiap Wajib Pajak untuk semakin memahami posisi dan kewajibannya secara tepat. Salah satu isu yang kerap menimbulkan kebingungan adalah status Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi istri yang tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan. Kondisi ini sering dijumpai dalam praktik, khususnya pada keluarga yang sebelumnya sama-sama bekerja namun

Status NPWP Istri Tidak Bekerja dan Risikonya Jika Tidak Disesuaikan Read More »

Cara Hitung Bayar Angsuran PPh 25 untuk Individual & Badan

Kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan pelaporan tahunan, tetapi juga menyangkut kewajiban pembayaran pajak secara berkala sepanjang tahun berjalan. Salah satu aspek yang sering memerlukan perhatian khusus adalah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. Ketentuan ini menuntut pemahaman yang memadai karena kesalahan perhitungan atau keterlambatan pembayaran dapat berdampak pada sanksi administrasi yang merugikan. Dalam praktiknya, baik

Cara Hitung Bayar Angsuran PPh 25 untuk Individual & Badan Read More »

Dugaan Tidak Lapor SPT, Komisaris di Semarang Berujung Proses Pidana

Penahanan seorang komisaris perusahaan di Semarang akibat dugaan pengemplangan pajak dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 3,9 miliar memperlihatkan konsekuensi nyata ketika kewajiban perpajakan diabaikan. Ketidakpatuhan terhadap pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) serta penyampaian data yang tidak benar dapat berujung pada proses penyidikan, penahanan, hingga pidana penjara dan denda yang signifikan. Kronologi Singkat Perkara dan Posisi

Dugaan Tidak Lapor SPT, Komisaris di Semarang Berujung Proses Pidana Read More »

Registrasi NIK Massal: Fungsi, Batasan, dan Proses Lanjutan

Pemanfaatan inovasi administrasi perpajakan kerap menimbulkan anggapan bahwa seluruh proses yang bersifat digital selalu menghasilkan perubahan status secara otomatis. Dalam konteks registrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara massal melalui sistem terbaru Direktorat Jenderal Pajak (DJP), persepsi tersebut sering menjadi sumber kebingungan bagi pemberi kerja maupun pegawai. Banyak yang berasumsi bahwa NIK yang telah terdaftar melalui

Registrasi NIK Massal: Fungsi, Batasan, dan Proses Lanjutan Read More »

Ketentuan Pajak Penerima dan Pemberi Sumbangan Bencana Alam

Sumbangan Bencana Alam Bisa Kena Pajak? Ini Aturannya!

Upaya penanggulangan bencana selalu memunculkan gelombang solidaritas dari berbagai pihak, mulai dari perusahaan besar hingga komunitas lokal. Dalam situasi seperti ini, bantuan yang diberikan biasanya berfokus pada pemulihan kondisi dan penyediaan kebutuhan mendesak. Meski demikian, masih banyak pertanyaan terkait bagaimana perlakuan pajak atas sumbangan tersebut, baik bagi pihak yang memberikan maupun pihak yang menerima. Di

Sumbangan Bencana Alam Bisa Kena Pajak? Ini Aturannya! Read More »

Solusi Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Tidak Masuk ke Email Terdaftar

Perubahan sistem pelaporan pajak berbasis Coretax membawa sejumlah penyesuaian baru bagi Wajib Pajak. Salah satu perubahan yang cukup berdampak adalah mekanisme penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang kini dikirim langsung ke email terdaftar. Bagi sebagian pengguna, alur baru ini terasa lebih praktis, namun tidak sedikit yang menghadapi kendala ketika BPE tak kunjung masuk ke email

Solusi Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Tidak Masuk ke Email Terdaftar Read More »

PKP Omzet Kecil Bisa Pakai PPh Final UMKM? Ini Jawabannya!

Mendirikan perusahaan baru sering kali menghadirkan beragam pertanyaan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan. Salah satu isu yang paling sering muncul adalah anggapan bahwa status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) selalu membuat perusahaan wajib menggunakan tarif PPh umum. Kondisi ini menjadi dilema tersendiri bagi banyak pelaku usaha yang omzetnya masih terbatas dan sedang dalam tahap bertumbuh. Situasi tersebut

PKP Omzet Kecil Bisa Pakai PPh Final UMKM? Ini Jawabannya! Read More »

Cara Pengajuan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Online

Memastikan status perpajakan tetap valid kini menjadi kebutuhan penting bagi banyak individu maupun badan usaha, terutama ketika memerlukan akses terhadap layanan publik. Proses verifikasi yang sebelumnya dianggap rumit kini telah dipermudah dengan hadirnya sistem digital yang lebih modern. Kondisi ini membuka peluang bagi Wajib Pajak untuk melakukan permohonan secara lebih terstruktur dan akurat tanpa harus

Cara Pengajuan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Online Read More »

Solusi NITKU Cabang Tidak Muncul di Coretax

Permasalahan administrasi perpajakan digital kerap muncul di saat-saat penting, termasuk ketika Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) Cabang tidak terbaca oleh sistem. Situasi ini dapat menghambat penerbitan faktur pajak maupun bukti potong, sehingga menimbulkan potensi keterlambatan pelaporan dan risiko sanksi administratif. Kondisi tersebut sering kali membuat pelaku usaha bertanya-tanya apa penyebab utamanya dan bagaimana langkah

Solusi NITKU Cabang Tidak Muncul di Coretax Read More »