ISB Consultant

ISB Consultant adalah konsultan pajak yang menangani klien di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, Yogyakarta, Solo dan Semarang. Jika Anda punya masalah pajak di wilayah tersebut, segera hubungi kami untuk layanan Konsultasi Pajak 24 Jam!

Cara Mengatasi PIB Tidak Muncul pada Fitur Prepopulated

Pengguna sistem perpajakan digital kerap mengandalkan kemudahan penarikan data otomatis untuk mempercepat pencatatan administrasi. Namun, ketika data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak muncul dalam fitur prepopulated pada Coretax, proses pelaporan dapat terhambat. Situasi seperti ini sering menimbulkan pertanyaan mengenai langkah tepat untuk memastikan pajak masukan tetap tercatat secara sah dan akurat. Dalam praktik kepabeanan dan perpajakan,

Cara Mengatasi PIB Tidak Muncul pada Fitur Prepopulated Read More »

Cara Hindari Sanksi Under Invoicing untuk Importir

Paruh akhir 2025 menandai periode pengawasan yang semakin ketat di sektor kepabeanan, terutama setelah tindakan inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Temuan indikasi under invoicing pada sejumlah kontainer bernilai tinggi menunjukkan betapa pentingnya ketelitian dalam mendeklarasikan nilai barang. Situasi ini membuka kembali diskursus mengenai kepatuhan importir

Cara Hindari Sanksi Under Invoicing untuk Importir Read More »

Syarat & Prosedur Penerbitan Bukti Potong Perusahaan Banyak Cabang

Pengelolaan pemotongan pajak dalam perusahaan berskala besar sering kali memerlukan koordinasi lintas unit yang kompleks. Situasi tersebut semakin menantang ketika setiap cabang beroperasi dengan alur administrasi berbeda, namun tetap dituntut untuk memenuhi standar kepatuhan perpajakan yang seragam. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai pengaturan penerbitan bukti potong yang benar menjadi kebutuhan mendesak bagi perusahaan modern. Di

Syarat & Prosedur Penerbitan Bukti Potong Perusahaan Banyak Cabang Read More »

Cara Mengajukan Perubahan Data Omzet di KPP

Dalam praktik perpajakan modern, kebutuhan untuk memperbarui data usaha sering kali muncul di saat yang tidak selalu bertepatan dengan awal tahun. Situasi ini kerap dialami badan usaha yang tengah berkembang, terutama ketika omzet perusahaan menunjukkan perubahan signifikan di tengah periode berjalan. Di sisi lain, sistem administrasi pajak digital seperti Coretax kerap dianggap mampu mengakomodasi seluruh

Cara Mengajukan Perubahan Data Omzet di KPP Read More »

Pajak Turis di Thailand Resmi Berlaku 2025, Simak Perhitungannya!

Thailand kembali menjadi sorotan dunia pariwisata dengan kebijakan barunya yang mulai berlaku pada tahun 2025, yaitu pemberlakuan pajak turis bagi seluruh wisatawan asing. Langkah ini menandai upaya serius pemerintah Thailand dalam menjaga keberlanjutan sektor pariwisata sekaligus memperkuat perlindungan bagi wisatawan yang berkunjung. Bagi wisatawan asal Indonesia yang merencanakan liburan ke Negeri Gajah Putih, memahami aturan

Pajak Turis di Thailand Resmi Berlaku 2025, Simak Perhitungannya! Read More »

Cara Mengisi Fomulir BP21 Tambahan untuk Insentif PPh 21 DTP

Kebijakan insentif pajak selalu menjadi perhatian penting bagi pelaku usaha di Indonesia, terutama ketika menyangkut kemudahan administrasi dan pengurangan beban fiskal. Program ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan juga strategi untuk menjaga stabilitas keuangan nasional melalui dukungan nyata kepada sektor-sektor produktif yang membutuhkan dorongan tambahan. Salah satu bentuk dukungan pemerintah pada tahun anggaran 2025 adalah

Cara Mengisi Fomulir BP21 Tambahan untuk Insentif PPh 21 DTP Read More »

Pengembalian & Kompensasi Lebih Bayar PPh 21 DTP Sesuai PMK 72/2025

Dalam praktik perpajakan modern, transparansi dan kepastian hukum menjadi dua aspek penting yang selalu ditunggu oleh dunia usaha. Salah satunya terlihat melalui hadirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 yang mengatur mengenai tata cara pengembalian dan kompensasi lebih bayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Aturan tersebut menjadi pedoman baru bagi

Pengembalian & Kompensasi Lebih Bayar PPh 21 DTP Sesuai PMK 72/2025 Read More »

Cara Mengatasi Gagal Impor XML Faktur Pajak (Error IA6) di Coretax

Menghadapi kendala saat melaporkan SPT Masa PPN bukanlah hal yang asing bagi banyak pelaku usaha, terutama ketika menggunakan sistem pelaporan berbasis Coretax. Salah satu hambatan yang cukup sering muncul adalah notifikasi Error IA6 saat melakukan impor file XML Faktur Pajak Digunggung. Error ini sering kali menunda proses pelaporan, membuat wajib pajak kebingungan, bahkan berpotensi menghambat

Cara Mengatasi Gagal Impor XML Faktur Pajak (Error IA6) di Coretax Read More »

6 Penyebab PKP Kehilangan Akses Faktur Pajak

Dalam era digitalisasi perpajakan, pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak semakin ketat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperbarui regulasi untuk memastikan Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan. Salah satu kebijakan terbaru yang menuai perhatian adalah penerapan aturan mengenai penonaktifan akses faktur pajak bagi PKP yang tidak patuh. Aturan ini tidak hanya berdampak pada aspek

6 Penyebab PKP Kehilangan Akses Faktur Pajak Read More »

Kasus Pajak di Yogyakarta Berujung Penyitaan Aset Rp16,69 Miliar

Kepatuhan pajak merupakan salah satu fondasi atas keberlangsungan usaha. Ketika kewajiban pajak diabaikan, konsekuensi hukum dapat berujung pada penyitaan aset bernilai miliaran rupiah. Hal inilah yang terjadi dalam kasus penyitaan aset senilai Rp16,69 miliar terhadap terpidana perkara perpajakan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah tegas otoritas pajak bersama aparat penegak hukum menjadi pengingat kuat bagi

Kasus Pajak di Yogyakarta Berujung Penyitaan Aset Rp16,69 Miliar Read More »

Scroll to Top