ISB Consultant

Ketentuan Pajak Penerima dan Pemberi Sumbangan Bencana Alam

Sumbangan Bencana Alam Bisa Kena Pajak? Ini Aturannya!

Upaya penanggulangan bencana selalu memunculkan gelombang solidaritas dari berbagai pihak, mulai dari perusahaan besar hingga komunitas lokal. Dalam situasi seperti ini, bantuan yang diberikan biasanya berfokus pada pemulihan kondisi dan penyediaan kebutuhan mendesak. Meski demikian, masih banyak pertanyaan terkait bagaimana perlakuan pajak atas sumbangan tersebut, baik bagi pihak yang memberikan maupun pihak yang menerima. Di

Sumbangan Bencana Alam Bisa Kena Pajak? Ini Aturannya! Read More »

Solusi Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Tidak Masuk ke Email Terdaftar

Perubahan sistem pelaporan pajak berbasis Coretax membawa sejumlah penyesuaian baru bagi Wajib Pajak. Salah satu perubahan yang cukup berdampak adalah mekanisme penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang kini dikirim langsung ke email terdaftar. Bagi sebagian pengguna, alur baru ini terasa lebih praktis, namun tidak sedikit yang menghadapi kendala ketika BPE tak kunjung masuk ke email

Solusi Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Tidak Masuk ke Email Terdaftar Read More »

PKP Omzet Kecil Bisa Pakai PPh Final UMKM? Ini Jawabannya!

Mendirikan perusahaan baru sering kali menghadirkan beragam pertanyaan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan. Salah satu isu yang paling sering muncul adalah anggapan bahwa status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) selalu membuat perusahaan wajib menggunakan tarif PPh umum. Kondisi ini menjadi dilema tersendiri bagi banyak pelaku usaha yang omzetnya masih terbatas dan sedang dalam tahap bertumbuh. Situasi tersebut

PKP Omzet Kecil Bisa Pakai PPh Final UMKM? Ini Jawabannya! Read More »

Cara Pengajuan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Online

Memastikan status perpajakan tetap valid kini menjadi kebutuhan penting bagi banyak individu maupun badan usaha, terutama ketika memerlukan akses terhadap layanan publik. Proses verifikasi yang sebelumnya dianggap rumit kini telah dipermudah dengan hadirnya sistem digital yang lebih modern. Kondisi ini membuka peluang bagi Wajib Pajak untuk melakukan permohonan secara lebih terstruktur dan akurat tanpa harus

Cara Pengajuan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Online Read More »

Solusi NITKU Cabang Tidak Muncul di Coretax

Permasalahan administrasi perpajakan digital kerap muncul di saat-saat penting, termasuk ketika Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) Cabang tidak terbaca oleh sistem. Situasi ini dapat menghambat penerbitan faktur pajak maupun bukti potong, sehingga menimbulkan potensi keterlambatan pelaporan dan risiko sanksi administratif. Kondisi tersebut sering kali membuat pelaku usaha bertanya-tanya apa penyebab utamanya dan bagaimana langkah

Solusi NITKU Cabang Tidak Muncul di Coretax Read More »

Cara Mengatasi PIB Tidak Muncul pada Fitur Prepopulated

Pengguna sistem perpajakan digital kerap mengandalkan kemudahan penarikan data otomatis untuk mempercepat pencatatan administrasi. Namun, ketika data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak muncul dalam fitur prepopulated pada Coretax, proses pelaporan dapat terhambat. Situasi seperti ini sering menimbulkan pertanyaan mengenai langkah tepat untuk memastikan pajak masukan tetap tercatat secara sah dan akurat. Dalam praktik kepabeanan dan perpajakan,

Cara Mengatasi PIB Tidak Muncul pada Fitur Prepopulated Read More »

Cara Hindari Sanksi Under Invoicing untuk Importir

Paruh akhir 2025 menandai periode pengawasan yang semakin ketat di sektor kepabeanan, terutama setelah tindakan inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Temuan indikasi under invoicing pada sejumlah kontainer bernilai tinggi menunjukkan betapa pentingnya ketelitian dalam mendeklarasikan nilai barang. Situasi ini membuka kembali diskursus mengenai kepatuhan importir

Cara Hindari Sanksi Under Invoicing untuk Importir Read More »

Syarat & Prosedur Penerbitan Bukti Potong Perusahaan Banyak Cabang

Pengelolaan pemotongan pajak dalam perusahaan berskala besar sering kali memerlukan koordinasi lintas unit yang kompleks. Situasi tersebut semakin menantang ketika setiap cabang beroperasi dengan alur administrasi berbeda, namun tetap dituntut untuk memenuhi standar kepatuhan perpajakan yang seragam. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai pengaturan penerbitan bukti potong yang benar menjadi kebutuhan mendesak bagi perusahaan modern. Di

Syarat & Prosedur Penerbitan Bukti Potong Perusahaan Banyak Cabang Read More »

Cara Mengajukan Perubahan Data Omzet di KPP

Dalam praktik perpajakan modern, kebutuhan untuk memperbarui data usaha sering kali muncul di saat yang tidak selalu bertepatan dengan awal tahun. Situasi ini kerap dialami badan usaha yang tengah berkembang, terutama ketika omzet perusahaan menunjukkan perubahan signifikan di tengah periode berjalan. Di sisi lain, sistem administrasi pajak digital seperti Coretax kerap dianggap mampu mengakomodasi seluruh

Cara Mengajukan Perubahan Data Omzet di KPP Read More »

Pajak Turis di Thailand Resmi Berlaku 2025, Simak Perhitungannya!

Thailand kembali menjadi sorotan dunia pariwisata dengan kebijakan barunya yang mulai berlaku pada tahun 2025, yaitu pemberlakuan pajak turis bagi seluruh wisatawan asing. Langkah ini menandai upaya serius pemerintah Thailand dalam menjaga keberlanjutan sektor pariwisata sekaligus memperkuat perlindungan bagi wisatawan yang berkunjung. Bagi wisatawan asal Indonesia yang merencanakan liburan ke Negeri Gajah Putih, memahami aturan

Pajak Turis di Thailand Resmi Berlaku 2025, Simak Perhitungannya! Read More »