Peran Digitalisasi Pajak dalam Meningkatkan PAD Kota Surabaya Tahun 2026

Tata kelola pajak daerah di Surabaya memasuki fase transformasi yang semakin serius dan terukur. Pemerintah Kota Surabaya mengarahkan sistem pemungutan pajak menuju model digital terintegrasi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan, tetapi juga pada keadilan, transparansi, dan kemudahan bagi pengusaha serta wajib pajak individu. Bagi pelaku usaha dan masyarakat pembayar pajak, kebijakan ini membawa […]

Peran Digitalisasi Pajak dalam Meningkatkan PAD Kota Surabaya Tahun 2026 Read More »

Pengelolaan Anggaran dan Pajak Surabaya Jadi Rujukan Pemkab Sidoarjo — Ilustrasi oleh AI

Digitalisasi Pajak Surabaya Jadi Rujukan Pemkab Sidoarjo

Transformasi tata kelola keuangan daerah bukan lagi sekadar wacana administratif, melainkan kebutuhan strategis bagi daerah yang ingin menjaga stabilitas fiskal sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik. Di tengah tantangan ekonomi dan tuntutan transparansi, Kota Surabaya tampil sebagai contoh konkret bagaimana anggaran dan pajak daerah dapat dikelola secara efektif, efisien, dan berbasis data. Pendekatan tersebut menarik perhatian

Digitalisasi Pajak Surabaya Jadi Rujukan Pemkab Sidoarjo Read More »

Tutorial Pendaftaran NIP bagi WNA untuk Signer SPT Coretax

Kebutuhan administrasi pajak internasional semakin kompleks seiring meningkatnya aktivitas bisnis lintas negara. Salah satu isu yang sering muncul adalah penunjukan Warga Negara Asing (WNA) sebagai penandatangan Surat Pemberitahuan (SPT) atau person in charge (PIC) dalam sistem perpajakan Indonesia. Dalam konteks tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sistem Coretax menyediakan mekanisme khusus berupa Nomor Identitas Perpajakan

Tutorial Pendaftaran NIP bagi WNA untuk Signer SPT Coretax Read More »

Faktor Penyebab Tax Ratio Indonesia Paling Rendah di ASEAN

Pembahasan mengenai tax ratio Indonesia selalu menarik perhatian karena berkaitan langsung dengan kapasitas negara dalam membiayai pembangunan. Di tengah kebutuhan anggaran yang terus meningkat, rasio pajak kerap dijadikan indikator utama untuk menilai seberapa optimal kontribusi sektor perpajakan terhadap perekonomian nasional. Ketika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, posisi Indonesia sering dianggap tertinggal. Anggapan ini memunculkan banyak

Faktor Penyebab Tax Ratio Indonesia Paling Rendah di ASEAN Read More »

Error “ID Tempat Usaha Tidak Ditemukan” di Coretax? Ini Solusinya

Proses administrasi perpajakan berbasis digital memang memberikan banyak kemudahan, tetapi tidak jarang memunculkan kendala teknis yang membingungkan. Salah satu kendala yang cukup sering dialami Wajib Pajak saat menggunakan Coretax adalah munculnya notifikasi error “ID Tempat Usaha Tidak Ditemukan” ketika akan membuat bukti potong pajak. Bagi Wajib Pajak yang sedang mengejar tenggat pelaporan, error ini tentu

Error “ID Tempat Usaha Tidak Ditemukan” di Coretax? Ini Solusinya Read More »

Cara Mengurus Surat Setoran Pajak yang Hilang

Kehilangan dokumen pajak sering kali menimbulkan kepanikan, terutama ketika dokumen tersebut dibutuhkan untuk pelaporan atau klarifikasi kepada otoritas pajak. Salah satu dokumen yang kerap menjadi sumber masalah adalah Surat Setoran Pajak (SSP). Tanpa dokumen ini, proses administrasi pajak dapat terhambat dan berpotensi menimbulkan risiko sanksi. Dalam praktiknya, kasus SSP hilang cukup sering terjadi, baik akibat

Cara Mengurus Surat Setoran Pajak yang Hilang Read More »

4 Jenis Sumbangan dan Biaya Tertentu yang Mengurangi Beban Pajak

Regulasi perpajakan memberi ruang bagi Wajib Pajak untuk berkontribusi pada kepentingan sosial sekaligus memperoleh perlakuan pajak yang adil. Salah satu bentuk kontribusi tersebut adalah melalui pemberian sumbangan dan pembiayaan kegiatan sosial tertentu yang diakui oleh negara. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114 Tahun 2025, pemerintah memberikan kejelasan mengenai jenis sumbangan dan biaya tertentu yang

4 Jenis Sumbangan dan Biaya Tertentu yang Mengurangi Beban Pajak Read More »

Kapan Batas Waktu Konfirmasi SPKKP? Ini Jawabannya!

Arus digitalisasi administrasi perpajakan membawa perubahan signifikan terhadap cara Wajib Pajak berinteraksi dengan otoritas pajak. Salah satu implikasi penting dari perubahan ini adalah meningkatnya kebutuhan akan ketepatan waktu dan ketelitian dalam merespons setiap surat elektronik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam konteks pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Surat Permintaan Konfirmasi Kelebihan Pajak atau SPKKP menjadi

Kapan Batas Waktu Konfirmasi SPKKP? Ini Jawabannya! Read More »

Cek Validitasnya! Ini Ciri-ciri Faktur Pajak Fiktif dan Tidak Sah

Kepatuhan pajak tidak lagi dapat dipahami sebatas kewajiban administratif semata. Dalam praktik bisnis modern, akurasi dan keabsahan dokumen perpajakan menjadi fondasi utama untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus menghindari risiko hukum. Salah satu aspek yang paling krusial adalah penggunaan faktur pajak, terutama dalam pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di tengah meningkatnya pengawasan otoritas pajak dan integrasi

Cek Validitasnya! Ini Ciri-ciri Faktur Pajak Fiktif dan Tidak Sah Read More »

Standar Akuntansi Sektor Agrikultur Sesuai PMK 85/2025

Standar Akuntansi Bidang Agrikultur Sesuai PMK 85/2025

Sektor agrikultur memegang peranan strategis dalam pengelolaan kekayaan negara, terutama karena besarnya nilai aset biologis yang terlibat di dalamnya. Aktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan bukan hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, tetapi juga membentuk portofolio aset negara yang signifikan dan dinamis. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan sektor ini menjadi kebutuhan

Standar Akuntansi Bidang Agrikultur Sesuai PMK 85/2025 Read More »

Umum